Petasulut.com, JAKARTA — Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengusung tema:
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Rakornas dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri, pimpinan OJK, Bank Indonesia, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 dan diserahkan TPAKD Award 2025 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat inklusi keuangan di wilayahnya.
Usai kegiatan, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa kehadiran dirinya mewakili komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Ia menyebut, peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam strategi daerah untuk mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Akses keuangan bukan sekadar membuka rekening atau memperoleh kredit. Ini tentang kemampuan masyarakat—terutama pelaku usaha mikro, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda—untuk mengelola keuangan, menabung, dan berinvestasi secara berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, semakin besar akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, semakin cepat pula pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal di Minahasa Utara.
Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa Minahasa Utara memiliki potensi besar di berbagai sektor yang bisa dikembangkan melalui peningkatan akses keuangan, di antaranya:
– Pertanian dan Perikanan, dengan penguatan pembiayaan mikro dan asuransi hasil panen;
– Pariwisata Likupang, yang berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi motor investasi daerah;
– UMKM Desa dan Ekonomi Digital, dengan pemanfaatan layanan pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet;
– Sektor perdagangan dan jasa, yang tumbuh pesat berkat konektivitas BIMINDO (Bitung–Minut–Manado).
“Dengan digitalisasi, akses layanan keuangan kini menjangkau pelosok desa. Kami ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir, tetapi memiliki akses aman dan terjangkau ke lembaga keuangan formal,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemkab Minahasa Utara menyiapkan strategi konkret dalam pelaksanaan program TPAKD, meliputi:
Peningkatan Literasi Keuangan — Edukasi terpadu bagi perangkat desa, pelaku UMKM, pelajar, dan kelompok perempuan agar memahami produk keuangan dasar.
Inovasi Produk Keuangan Lokal — Kolaborasi dengan Bank SulutGo, koperasi, dan fintech untuk menciptakan produk pembiayaan mikro seperti Kredit Petani Kelapa dan Simpanan Pemuda Desa.
Digitalisasi Layanan Keuangan — Penerapan QRIS di pasar dan objek wisata serta pengembangan agen digital desa.
Kemitraan Multipihak (Pentahelix) — Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, media, dan masyarakat.
Monitoring dan Evaluasi Transparan — Melalui dashboard data inklusi keuangan dan laporan capaian triwulan.
“Kami memastikan setiap program TPAKD memiliki indikator keberhasilan yang terukur—dari jumlah rekening aktif hingga peningkatan literasi masyarakat. Akses keuangan harus menjadi pendorong nyata pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Bupati Joune Ganda.
Dalam forum yang dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata RI, Wakil Menteri Koperasi, Kabareskrim Polri, dan Anggota Dewan Gubernur BI, Bupati Joune Ganda menyampaikan dukungan penuh terhadap Roadmap TPAKD 2026–2030, yang berfokus pada ekosistem keuangan inklusif berbasis digital dan berkelanjutan.
“Kehadiran kami bukan sekadar formalitas, tapi bentuk nyata komitmen agar masyarakat Minahasa Utara memiliki kesempatan yang sama untuk maju melalui akses keuangan yang mudah, aman, dan inklusif,” tutupnya.
Dengan strategi yang terarah dan dukungan dari berbagai pihak, Minahasa Utara meneguhkan diri sebagai salah satu daerah pionir inklusi keuangan di Indonesia Timur, menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
