Petasulut.com, Sulawesi Utara – Catatan Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka perihal Perjalanan satu tahun periode kedua kepemimpinan duet Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung.
Joune-Kevin menyimpan sejumlah capaian yang patut disyukuri. Meskipun secara politik dan pemerintahan, kinerja keduanya belum bisa dinilai secara menyeluruh karena baru satu tahun dari lima tahun masa jabatan yang akan dilalui, prestasi yang telah diraih menjadi bukti komitmen untuk kemajuan daerah.
Pencapaian utama yang menjadi sorotan adalah kepercayaan tingkat nasional yang diberikan kepada Minut sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Kepercayaan ini tergolong langka, mengingat hajatan besar sejenisnya biasanya diadakan di Pulau Jawa atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikenal sebagai episentrum pembangunan, ekonomi, dan politik nasional.
Tidak hanya itu, para Bupati se-Indonesia juga memilih Joune Ganda menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI. Posisi yang disebut sebagai “jantung” organisasi ini menjadi prestasi langka tidak hanya bagi Minut, tetapi juga untuk Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan.
Namun, di balik prestasi tersebut, banyak tantangan berat yang harus dihadapi kedepan. Kondisi yang paling mendesak adalah pengetatan anggaran dana Transfer ke Daerah (TKD), yang rata-rata mengalami pemangkasan antara 24% hingga 31%. Hal ini berpotensi mengganggu sejumlah program kerja, termasuk layanan dasar dan janji politik yang telah diumumkan oleh duet pemimpin tersebut.
Untuk mengantisipasi hal ini, upaya tidak hanya terbatas pada efisiensi anggaran dan penentuan prioritas program kerja. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minut juga diharapkan menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Selain tantangan anggaran, posisi Joune Ganda sebagai Sekjen APKASI juga menjadi kewajiban bagi Minut untuk menjadi barometer pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Daerah ini diharapkan menunjukkan akselerasi pembangunan yang kuat dan menjadi role model kemajuan pembangunan daerah di tingkat nasional.
Salah satu aspek yang masih perlu diperkuat adalah pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Umumnya, pemerintah kabupaten/kota lebih fokus pada peningkatan di tingkat pusat pemerintahan, sehingga perlu adanya pembekalan dan penekanan terhadap seluruh jajaran tentang pentingnya menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sebagai aparatur yang hanya menjalankan tugas secara mekanis seperti zaman kolonial.
Menghadirkan pelayanan publik yang prima menjadi kewajiban mendesak, terutama di masa yang penuh tantangan saat ini. Masyarakat semakin kritis dan akan terus menuntut pemenuhan hak-haknya, sehingga setiap langkah pemerintahan harus senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
