Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara, menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) V Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (14–15 November 2026), ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong lahirnya kepemimpinan intelektual yang berkualitas.
Sekretaris Jenderal PIKI Sulut, Benyamin Patoda, secara resmi membuka Konferda V PIKI Sulut yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam sambutan sekaligus arahan Ketua Umum DPP PIKI, Maruarar Sirait, yang dibacakannya, Benyamin berharap Konferda tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi mampu melahirkan pemimpin baru yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan membawa PIKI semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Konferda ini resmi dibuka,” ujar Benyamin saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan, Konferda harus menjadi ruang strategis untuk membangun kepemimpinan berkualitas, memperkuat kaderisasi, serta memastikan perkembangan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, PIKI harus mampu menjadi wadah lahirnya pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan daerah.
Benyamin menjelaskan, DPP PIKI saat ini terus melakukan konsolidasi organisasi melalui kunjungan ke sejumlah daerah. Setelah sebelumnya menyambangi Lampung dan Jambi, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam agenda penguatan organisasi tersebut.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus untuk mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait, yang di tengah tanggung jawabnya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan organisasi.
Dalam upaya memperluas jangkauan PIKI, DPP turut mendorong penguatan kepengurusan di berbagai daerah, termasuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas sekretariat dan kantor organisasi agar kegiatan serta program kerja dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, Benyamin mengingatkan bahwa pengembangan organisasi harus dibarengi tanggung jawab, transparansi, dan kepercayaan antara pengurus pusat dan daerah.
“Kepercayaan itu sangat penting. Kita harus membangun kepercayaan bersama, sehingga apa yang dilakukan di pusat bisa berjalan seiring dengan apa yang dilaksanakan di daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kepengurusan PIKI tidak hanya terlihat aktif saat pelantikan maupun kegiatan seremonial. Setiap pengurus harus mampu menerjemahkan tanggung jawab organisasi melalui program kerja konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Benyamin juga menekankan pentingnya membangun komposisi kepengurusan yang mencerminkan keberagaman profesi, latar belakang, dan keahlian.
Menurutnya, PIKI harus mampu merangkul sedikitnya 10 elemen penting, mulai dari rohaniawan, akademisi, pengusaha, kalangan legislatif dan eksekutif, profesional, pensiunan, olahragawan, hingga berbagai unsur masyarakat lainnya.
Keberagaman tersebut, katanya, harus menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan menyatukan gagasan, bukan justru menjadi ruang persaingan dalam memperebutkan jabatan.
“PIKI bukan tempat untuk saling berkompetisi memperebutkan posisi, tetapi wadah untuk menyatukan kapasitas, pengalaman, dan pemikiran demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagai organisasi kaum intelektual Kristen, PIKI memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan bangsa dan daerah.
PIKI diharapkan mampu menghadirkan pandangan yang kritis, objektif, dan konstruktif terhadap berbagai persoalan pembangunan. Organisasi ini juga dituntut tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi mampu menawarkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“PIKI harus menjadi tempat bagi para pemikir. Kita harus lebih banyak berpikir kritis dan membantu pemerintah memberikan solusi. Bukan sekadar mengkritik, tetapi apa yang menjadi kekurangan harus kita diskusikan dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah,” tandasnya.
Diketahui, Konferda V PIKI Sulawesi Utara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PIKI di enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara, termasuk jajaran pengurus DPC PIKI Kabupaten Minahasa Utara.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi untuk memperluas jangkauan organisasi, memperkuat struktur kepengurusan di daerah, serta meningkatkan peran PIKI dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan daerah.
