Petasulut.com, Jakarta – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Minut. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Rakor ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), termasuk Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Ketua DPRD Minut Vonny A. Rumimpunu, Sekda Minut Ir. Wowiling, M.Si, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, serta perwakilan humas, protokol, dan admin MCP.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi sehat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan bersih.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis.
Ia juga mengingatkan area rawan korupsi meliputi pengelolaan sumber daya alam, BUMD, dana desa, dan keuangan daerah.
Bupati Joune Ganda menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kepala daerah dan DPRD dalam pencegahan korupsi.
“Komitmen ini menjadi perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk diterapkan ketat, sistematis, dan masif, dengan Inspektorat sebagai pengawal utama. Ini menjadi skala prioritas pemerintahan saya di periode kedua,” tegas Joune, yang juga menjabat Sekjen APKASI.
Kepala Inspektorat Minut Steven Tuwaidan menambahkan, komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung tercermin dalam pengawalan seluruh program strategis sejak perencanaan hingga pelaporan.
“Bukti nyatanya, tahun 2024 Minut meraih peringkat pertama MCP KPK di Sulawesi Utara. Arahan pimpinan jelas, prestasi ini harus dipertahankan di tahun 2025,” tandas Tuwaidan.
Rakor ini menjadi penegasan bahwa Pemkab Minut akan terus menjaga integritas birokrasi, memastikan pengelolaan keuangan daerah transparan, dan menghindari praktik korupsi demi kesejahteraan masyarakat.
