Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan. Salah satunya diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Hotel Sentra Manado, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Rabu (18/11/2026) tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur, khususnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemkab Minut.
Kepala BPKAD Minut, Carla Sigarlagi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 51 peserta. Mereka terdiri dari 45 bendahara pengeluaran dan enam bendahara penerimaan.
Carla menjelaskan, pembekalan tersebut penting karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketertiban pencatatan dan pengendalian transaksi sejak tahap awal penatausahaan keuangan.
“Seluruh transaksi yang nantinya disajikan dalam laporan keuangan, baik terkait pendapatan maupun belanja, sangat bergantung pada ketertiban pengendalian sejak awal penatausahaan. Jika terjadi kesalahan pada tahap tersebut, tentu akan berdampak terhadap proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, pemahaman mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pejabat maupun staf yang bertugas menyusun laporan, tetapi juga harus dimiliki para bendahara sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses penatausahaan transaksi keuangan daerah.
Bimtek ini sekaligus menjadi langkah antisipatif BPKAD Minut dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2026. Dengan persiapan yang lebih matang, Pemkab Minut diharapkan dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu pada 2027 serta meningkatkan kesiapan menghadapi proses pemeriksaan.
Pelaksanaan bimtek menggunakan metode hybrid dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Airmadidi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta BPKAD Kabupaten Minahasa Utara.
Mewakili Bupati Minut Joune Ganda, Sekretaris Daerah Novly Wowiling saat membuka kegiatan menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan yang tertib, berkualitas, dan berkelanjutan harus menjadi komitmen seluruh aparatur pemerintah daerah.
Novly mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban keuangan tidak hanya disiapkan ketika pemerintah daerah akan menghadapi pemeriksaan BPK. Sebaliknya, proses tersebut harus menjadi bagian yang melekat dalam siklus pengelolaan keuangan sehari-hari.
“Jangan sampai penyajian laporan keuangan hanya dilakukan karena ada pemeriksaan BPK. Seharusnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi bagian dari siklus kerja yang memang wajib kita penuhi, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksiapan maupun potensi salah saji dalam laporan,” tegas Novly.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Utara yang dinilai semakin baik. Hal itu, menurutnya, terlihat dari penyampaian laporan keuangan yang semakin tertib, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kualitas penyajiannya.
Berdasarkan masukan yang diterima dari tim pemeriksa BPK dalam berbagai kesempatan, Novly menyebut terdapat dua perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan daerah Minut. Pertama, kualitas dan ketertiban penyajian laporan keuangan semakin meningkat. Kedua, jumlah temuan yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi (TGR) menunjukkan tren penurunan.
Menurut Novly, perkembangan tersebut merupakan hasil komitmen bersama yang dibangun secara berjenjang, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah hingga seluruh jajaran pengelola keuangan, termasuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
“Atas nama Bupati, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran, khususnya para bendahara, atas komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian yang semakin baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Novly.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh bendahara agar menjalankan tugas dengan cermat, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sebab, setiap proses pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi administrasi maupun hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Minut berharap kapasitas seluruh pengelola keuangan semakin meningkat, terutama dalam memahami proses akuntansi, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.










