DPRD Sulut Minta Rincian Penggunaan Anggaran Rp131 Miliar PUPR Sulut, Henry Rondonuwu Beberkan Proyek Jalan dan Jembatan

 

Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan anggaran sebesar Rp131 miliar yang dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Andi Silangen dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).

Dalam pembahasan itu, Andi Silangen secara khusus mempertanyakan rincian peruntukan anggaran, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Bolaang Mongondow (Bolmong).

“Pekerjaan umum kan jelas. Rp131 miliar ini, apakah alokasi anggarannya untuk pekerjaan di Talaud, Sangihe, dan Bolmong? Apa saja yang menjadi bagian dari anggaran Rp131 miliar tersebut,” ungkap Fransiskus.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Henry Rondonuwu, menjelaskan bahwa anggaran Rp131 miliar yang bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Beberapa pekerjaan yang masuk dalam alokasi tersebut di antaranya konstruksi Jalan Modayag–Molobog dan Jalan Raripaeng–Pintareng.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk penanganan sejumlah ruas jalan di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni Lirung–Kolongan, Balang, Lirung–Balang, dan Lirung–Bitunuris. Termasuk pula pembangunan dua jembatan di kawasan Jalan Lirung–Kolongan Balang.

Henry menegaskan, total anggaran Rp131 miliar tersebut tidak hanya mencakup pekerjaan konstruksi, tetapi juga biaya konsultan dan pengawasan.

“Jadi, totalnya Rp131 miliar. Itu sudah termasuk pekerjaan konsultan dan pengawasan,” jelas Henry.

Dalam pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD Sulut tersebut, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas olahraga turut menjadi perhatian.

Henry menjelaskan, anggaran DAU dimanfaatkan untuk membiayai beberapa pekerjaan, di antaranya rehabilitasi Lapangan Olahraga KONI tahap II, pembangunan Kolam Renang Sario tahap II, serta rehabilitasi Minahasa Rat.

Seluruh pekerjaan tersebut juga mencakup biaya konsultan DID dan pengawasan.

“Untuk DAU juga dilakukan rehabilitasi Lapangan Olahraga KONI tahap dua, kemudian pembangunan Kolam Renang Sario tahap dua, serta rehabilitasi Minahasa Rat. Itu juga disertai dengan pekerjaan konsultan DID dan pengawas,” pungkasnya.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap program pembangunan pemerintah daerah. Penjelasan mengenai sumber pendanaan, lokasi pekerjaan, hingga komponen biaya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara.

(ABL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *