Petasulut.com, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan dan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul kehadiran Gubernur Yulius dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam agenda nasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penyerahan rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan yang membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Menko Yusril menegaskan bahwa keberadaan kementerian koordinator harus benar-benar menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi secara nyata. Menurutnya, koordinasi tidak boleh hanya sebatas rapat administratif atau menghasilkan kesimpulan tertulis, tetapi harus mampu mengidentifikasi persoalan, kewenangan pihak yang bertanggung jawab, serta keputusan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan instansi pusat maupun daerah agar senantiasa menjaga marwah pemerintahan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Yusril menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang tepat, prosedur yang tertib, serta pertimbangan yang matang. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pemerintahan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kesalahan administrasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen ataupun banyaknya pertemuan yang dilakukan, melainkan dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu membantu instansi terkait mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah diserahkan diminta untuk ditindaklanjuti melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan secara berkala. Dengan demikian, rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik rekomendasi kebijakan yang disampaikan Kemenko Kumham Imipas. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan berbagai poin penting yang relevan dengan kebutuhan dan kewenangan daerah.
Sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen memastikan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan, berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Sulut berupaya memastikan arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
(ABL)










