Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir membutuhkan kolaborasi lintas daerah hingga antarnegara. Hal ini mengingat laut merupakan ekosistem yang saling terhubung dan tidak mengenal batas administratif maupun wilayah kedaulatan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu isu utama dalam penyelenggaraan Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions yang berlangsung di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Selasa (10/11/2026).
Forum internasional yang mempertemukan para pemimpin daerah dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika ini menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kerja sama dalam perlindungan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, menjelaskan bahwa keberhasilan program pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh komitmen serta kebijakan para kepala daerah.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu menempatkan perlindungan kawasan pesisir dan laut sebagai bagian penting dari agenda pembangunan, bukan sekadar program tambahan.
Hari menegaskan, persoalan kelautan di suatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap wilayah lain, bahkan negara tetangga. Hal ini disebabkan ekosistem laut, termasuk pergerakan ikan, memiliki keterkaitan yang sangat luas.
“Kerusakan di Sulawesi Utara bisa berdampak juga kepada negara tetangga seperti Filipina dan Papua Nugini. Ikan yang kita tangkap di sini mungkin hidupnya di Papua Nugini, kemudian berenang ke arah Sulawesi Utara. Jadi, semuanya memiliki keterkaitan,” jelas Hari.
Ia menyebutkan, Coastal 500 merupakan wadah kolaborasi yang mempertemukan pemimpin daerah dari sejumlah negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, dan Mozambik.
Melalui pertemuan tersebut, para peserta diharapkan dapat saling bertukar pengetahuan, membagikan praktik terbaik, serta membangun komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berjalan secara berkelanjutan.
Hari Kushardanto juga menjelaskan alasan Kabupaten Minahasa Utara dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan forum regional tersebut.
Selain pernah menjadi tuan rumah forum kepemimpinan tingkat Asia Pasifik dua tahun sebelumnya, Minut dinilai memiliki posisi strategis, terlebih Bupati Joune Ganda juga mengemban peran sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Menurut Hari, posisi tersebut menjadi peluang untuk membawa berbagai isu perlindungan pesisir dan laut dari tingkat daerah ke ruang pembahasan yang lebih luas, termasuk tingkat nasional.
Selama rangkaian kegiatan, para peserta dijadwalkan mengikuti dialog antarkepala daerah, melihat berbagai inovasi pemerintah daerah, mengunjungi kawasan wisata Likupang, hingga mendatangi kantor Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado untuk mempelajari berbagai upaya konservasi laut dan pesisir.
“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, komitmen para kepala daerah terhadap perlindungan laut dan masyarakat pesisir semakin kuat. Praktik baik yang sudah berhasil di satu negara atau daerah bisa direplikasi di wilayah lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan ekosistem laut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan pariwisata berkelanjutan, misalnya, perlu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung. Demikian pula sektor perikanan yang keberlangsungannya sangat menentukan kehidupan nelayan dan keluarganya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Robby Parengkuan, menyampaikan apresiasi kepada Rare yang telah mempercayakan Kabupaten Minahasa Utara sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional tersebut.
Mewakili Bupati Joune Ganda, Robby mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi Minahasa Utara untuk mempelajari berbagai pengalaman dan inovasi dari daerah maupun negara peserta.
Di sisi lain, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
“Kami berharap melalui diskusi ini ada inovasi dan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita adopsi dan kembangkan di Minahasa Utara. Dengan demikian, pertemuan ini memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Robby juga berharap penyelenggaraan Coastal 500 Regional Summit dapat memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap potensi pariwisata Minahasa Utara.
Menurutnya, pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat.
Ia turut menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem perikanan secara terpadu. Sebab, siklus kehidupan dan pergerakan ikan tidak mengenal batas wilayah administratif sehingga pengelolaan kawasan penangkapan maupun wilayah pembesaran ikan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Dari sisi pengelolaan sumber daya perikanan, Kepala Dinas Perikanan Minahasa Utara, Jack Paruntu, memaparkan manfaat kerja sama pemerintah daerah dengan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).
Program yang telah berjalan sekitar dua tahun tersebut dilaksanakan di empat pulau, yakni Pulau Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka.
Jack menjelaskan, melalui program PAAP telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga wilayah pengelolaan perikanan.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah pembentukan kawasan larang ambil atau wilayah perlindungan tertentu untuk mencegah eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok ikan sekaligus memberikan dampak positif terhadap hasil tangkapan nelayan.
“Sudah ada manfaat yang dirasakan nelayan. Hasil tangkapan ikan menunjukkan peningkatan karena tidak terjadi penangkapan berlebihan atau overfishing. Ada wilayah larang ambil yang dijaga supaya stok ikan tetap tersedia,” ungkap Jack.
Ia menilai, program PAAP sejalan dengan konsep ekonomi biru atau *blue economy*, yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang mengutamakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Tidak hanya menyasar pengelolaan perikanan, kerja sama tersebut juga mencakup upaya perlindungan ekosistem penting lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.
Jack berharap program PAAP dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak kawasan pesisir di Minahasa Utara sehingga semakin banyak nelayan, khususnya nelayan kecil, yang memperoleh manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan.
“Kami berharap program ini bisa dilanjutkan karena manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Ke depan, tentu harapannya semakin banyak nelayan yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penyelenggaraan Coastal 500 Regional Summit di Minahasa Utara diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan pertukaran gagasan para pemimpin daerah dari berbagai negara.
Lebih dari itu, forum ini diharapkan membuka peluang kerja sama, memperkuat inovasi konservasi, serta mendorong penerapan kebijakan pengelolaan laut yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
