Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, di salah satu hotel di Kabupaten Minahasa Utara, Senin (9/11/2026).
Bupati Joune Ganda yang berhalangan hadir karena agenda pemerintahan lainnya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Novly Wowiling, didampingi Kepala Inspektorat Minut, Stephen Tuwaidan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara Novita Lumintang, serta para Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan desa dari berbagai wilayah di Minahasa Utara, dengan pengecualian desa-desa di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, Sekda Novly Wowiling menyampaikan bahwa workshop tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam mengelola anggaran dan menentukan arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan desa membutuhkan pemahaman regulasi yang memadai serta komitmen kuat dari seluruh aparatur pemerintah desa. Kedua aspek tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
“Kurangnya pemahaman dan lemahnya komitmen merupakan dua hal yang harus menjadi perhatian serius. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Novly.
Ia juga menyoroti kondisi alokasi Dana Desa yang mengalami koreksi cukup besar. Saat ini, anggaran yang diterima sejumlah desa berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menyusun perencanaan, menentukan skala prioritas, serta memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Walaupun anggaran yang tersedia semakin terbatas, apabila didukung pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat, maka dana tersebut tetap dapat didayagunakan secara efektif,” ungkapnya.
Selain menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan, Sekda Novly Wowiling juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik.
Menurutnya, pembangunan desa harus diarahkan pada penguatan ekonomi produktif dengan memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan Desa Budo yang berhasil mengembangkan potensi wisata sebagai ikon desa. Selain sektor pariwisata, potensi pertanian seperti tanaman cabai atau rica juga dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah.
Novly menilai, setiap desa memiliki karakteristik dan peluang ekonomi yang berbeda sehingga diperlukan kreativitas serta kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.
Apabila seluruh 114 desa di Kabupaten Minahasa Utara mampu berkembang berdasarkan potensi unggulan masing-masing, maka dampaknya diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
Menutup sambutannya, Novly menyampaikan harapan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung agar pelaksanaan workshop tidak hanya menjadi kegiatan peningkatan pemahaman, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa.
Penguatan kapasitas aparatur, pemahaman terhadap regulasi, serta peningkatan komitmen dalam mengelola keuangan desa diharapkan menjadi hasil penting dari kegiatan tersebut.
“Harapan kami, setelah workshop ini ada perubahan nyata. Pengelolaan Dana Desa semakin baik, pemahaman semakin kuat, dan komitmen seluruh aparatur desa semakin meningkat,” tutur Novly.
Melalui kegiatan evaluasi dan penguatan kapasitas ini, Pemkab Minahasa Utara berharap seluruh pemerintah desa semakin profesional dalam mengelola keuangan dan pembangunan.
