Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menuai apresiasi dari kalangan legislatif.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Achmad Anang Hernady, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Selasa (2/6/2026).
Capaian tersebut menjadi prestasi membanggakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, sejak 2014 hingga 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, raihan WTP ke-12 menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih WTP ke-12 kali berturut-turut. Ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Rocky Wowor.
Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Rocky juga menyoroti sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih Sulawesi Utara. Salah satunya adalah keberhasilan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Seperti yang pernah disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulawesi Utara mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Rocky turut mengapresiasi berbagai prestasi pembangunan yang berhasil diraih Sulawesi Utara, termasuk penghargaan terbaik tingkat provinsi dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, berbagai penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ke depan, capaian WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya.
(ABL)
