Petasulut.com, MINUT – Demi Wujudkan JKN Berkeadilan, Waketum APKASI Joune Ganda Berdialog dengan Komisi IX DPR RI.
Dalam RDP tersebut fokus membahas permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan dan dampaknya terhadap akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, Rabu (7/5/2025).
RDP ini mengungkap sejumlah tantangan krusial dalam implementasi JKN:
– Defisit Keuangan BPJS Kesehatan: Defisit yang dialami BPJS Kesehatan berdampak langsung pada keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, bahkan berujung pada penolakan kerja sama dari rumah sakit swasta. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN dan menghambat pengembangan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan.
– Aksesibilitas di Daerah 3T: Masyarakat di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) menghadapi kendala besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Minimnya fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, dan infrastruktur yang buruk menjadi penghalang utama.
– Kesenjangan Layanan Kesehatan: Terdapat disparitas signifikan antara kualitas layanan kesehatan di perkotaan dan pedesaan. Konsentrasi fasilitas kesehatan dan dokter spesialis di kota-kota besar memaksa masyarakat di daerah untuk menempuh perjalanan jauh dan menanggung biaya tambahan.
– Penolakan Pasien: Kasus penolakan pasien di rumah sakit swasta akibat potensi gagal bayar atau masalah administrasi lainnya semakin memperburuk situasi, terutama bagi peserta JKN di daerah dengan keterbatasan pilihan fasilitas kesehatan.
– Integrasi Sistem dan Data: Ketidakoptimalan integrasi sistem dan data memperlambat proses administrasi, menyulitkan peserta JKN di daerah dalam mengakses layanan.
– Sosialisasi dan Edukasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi JKN di daerah terpencil akibat keterbatasan akses informasi dan komunikasi membuat masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.
Menuju Solusi JKN yang Berkeadilan:
RDP menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut:
– Peningkatan Akurasi Data, Sosialisasi Efektif, dan Optimalisasi Sistem Kapitasi: Data kepesertaan yang akurat, sosialisasi yang efektif dan menyeluruh, serta optimalisasi sistem kapitasi menjadi kunci efisiensi pengelolaan JKN.
– Transparansi Pengelolaan Keuangan: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
– Pemanfaatan SILPA: RDP mengusulkan pemanfaatan Surat Izin Pengambilan (SILPA) daerah untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat di daerah.
– Kerja Sama BPJS dan Pemerintah Daerah: Kerja sama yang erat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan primer, serta upaya kesehatan preventif di daerah sangat diperlukan.
– Penyesuaian Iuran (jika perlu): RDP mempertimbangkan penyesuaian iuran dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
– Pola Pembayaran yang Ramah Daerah: Diusulkan pola pembayaran yang tidak memberatkan pemerintah daerah, misalnya dengan sistem pembayaran per termin.
– Inisiatif Daerah: Pemerintah daerah didorong untuk mengambil inisiatif dalam mendukung JKN, misalnya dengan menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses.
Kesimpulan:
RDP antara Bupati Joune Ganda, mewakili APKASI, dan Komisi XI DPR RI menghasilkan kesepakatan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat, daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk memastikan program JKN memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus pada daerah 3T yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
