Petasulut.com, JAKARTA – Lembaga survei nasional ternama, Indikator Politik Indonesia, kembali menggelar riset strategis bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” yang menyoroti dinamika kepemimpinan daerah pasca-Pilkada Serentak 2024. Dalam riset berskala nasional tersebut, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, dipercaya menjadi salah satu kepala daerah yang diwawancarai langsung oleh tim peneliti, Rabu (20/5/2026).
Wawancara berlangsung di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, dan menjadi bagian dari pemetaan besar terhadap arah kepemimpinan daerah periode 2025–2030.
Keterlibatan Joune Ganda dalam riset ini dinilai memiliki bobot strategis. Selain dikenal sebagai kepala daerah dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat di Kabupaten Minahasa Utara, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), sehingga dianggap mampu merepresentasikan perspektif pemerintah kabupaten secara nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa penelitian ini melibatkan sekitar 300 kepala daerah terpilih dari berbagai wilayah Indonesia.
“Tujuan utama riset ini adalah memotret secara menyeluruh peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali lebih dalam mengenai latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman politik, hingga pandangan strategis kepala daerah terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar Abdul Aziz.
Dalam sesi wawancara, Joune Ganda menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik setelah kontestasi politik berlangsung. Menurutnya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Esensi representasi politik adalah bagaimana amanah rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tantangan terbesar kepala daerah saat ini adalah menjaga transparansi, membangun pelayanan yang inklusif, serta memastikan kebijakan yang lahir benar-benar pro-rakyat,” tegas Joune Ganda.
Ia juga menilai bahwa hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.
Selain membahas kepemimpinan daerah, riset nasional tersebut turut mengangkat sejumlah isu strategis lain, seperti representasi gender dalam birokrasi, efektivitas kebijakan publik, hingga pola relasi antarpemerintah dalam sistem desentralisasi.
Hasil akhir penelitian Indikator Politik Indonesia nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi serta tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
