Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berhasil menjaga stabilitas keuangan daerah dengan tetap memenuhi hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara tepat waktu.
Keberhasilan tersebut disampaikan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komisi II DPR RI. Dalam forum tersebut, APKASI menyampaikan berbagai aspirasi pemerintah kabupaten terkait penguatan kapasitas fiskal daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Kepada wartawan, Senin (3/8/2026), Joune Ganda menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama APKASI adalah perlunya peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah yang dinilai sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan.
“Kami mengharapkan adanya penambahan dana transfer keuangan daerah yang beberapa waktu lalu mengalami pengurangan. Pembangunan di daerah harus tetap berjalan karena daerah juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Joune.
Selain itu, APKASI juga mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya yang berasal dari sektor sumber daya alam.
Menurut Joune, daerah-daerah penghasil komoditas seperti sawit, nikel, emas, hingga batu bara layak memperoleh porsi yang lebih proporsional karena turut menanggung dampak sosial maupun lingkungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
“Jangan sampai daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya justru tertinggal. Karena itu kami meminta adanya penyesuaian regulasi Dana Bagi Hasil agar daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih kuat,” katanya.
Dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI, APKASI juga mengangkat berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kabupaten, termasuk penyempurnaan regulasi tata kelola pemerintahan agar berbagai persoalan di daerah dapat diantisipasi sejak dini.
Tak hanya itu, organisasi yang menghimpun pemerintah kabupaten se-Indonesia tersebut juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PPPK. Salah satu usulan yang disampaikan adalah adanya dukungan pembiayaan PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
“Kami memperjuangkan kesejahteraan mereka, tetapi di sisi lain kami juga menuntut kinerja. Kalau kesejahteraan meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik,” tegas Joune.
Di sela penjelasannya, Joune Ganda menyoroti kondisi sejumlah daerah yang masih menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban terhadap aparatur sipil negara meskipun memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mampu menjaga kondisi fiskalnya tetap sehat sehingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji ke-13, serta gaji ke-14 bagi ASN dapat dilakukan tepat waktu.
“Bersyukur di Kabupaten Minahasa Utara kita tidak pernah terlambat membayar TPP. Gaji ke-13 cair, gaji ke-14 juga cair. Tetapi itu harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Karena pemerintah juga memberikan yang terbaik kepada ASN, maka kami menuntut pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Joune, keberhasilan menjaga kesehatan fiskal daerah bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks sehingga seluruh perangkat daerah dituntut terus meningkatkan inovasi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap perjuangan APKASI bersama Komisi II DPR RI dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah kabupaten sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, pelayanan publik semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga.
