Petasulut.com, BOLAANG MONGONDOW – Kepengurusan baru Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi (D.I) Kosinggolan lewat kepengurusan baru langsung bergerak cepat membantu petani mencari solusi di beberapa persoalan, salah satunya adalah menghadapi kekeringan di cuaca ekstrim.
Di bawah kepemimpinan Ir. Julius Jems Tuuk, jajaran pengurus IP3A mengawali kerja dengan menemui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Ir. Ronny Tongkeles, S.T., M.T., beserta jajaran, Senin (5/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BWS Sulawesi I tersebut menjadi ruang bagi pengurus IP3A untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi petani di kawasan D.I Kosinggolan.
Jems Tuuk hadir didampingi Wakil Ketua Taleb Gumer, Sekretaris Suardi Baderan, serta Jerry Temo yang mewakili Dewan Pengawas.
Usai pertemuan, Tuuk mengatakan terdapat empat persoalan utama yang menjadi perhatian IP3A dan membutuhkan penanganan konkret.
Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah menurunnya debit air akibat kemarau panjang.
Tuuk mengatakan debit Sungai Kosinggolan saat ini berada pada kisaran 1,5 meter kubik per detik. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pengairan Golongan II yang mencakup lebih dari 2.000 hektare lahan sawah, dibutuhkan debit sekitar 3,2 hingga 3,5 meter kubik per detik.
Kondisi tersebut, menurut Tuuk, membutuhkan solusi cepat agar aktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu.
“Kami mengusulkan penyediaan pompa air darurat. Akibat kemarau panjang, debit air Kosinggolan merosot hingga 1,5 meter kubik per detik. Padahal, untuk mengairi Golongan II seluas lebih dari 2.000 hektare lahan sawah, dibutuhkan setidaknya 3,2 hingga 3,5 meter kubik per detik,” ujar Tuuk.
Ia menambahkan, IP3A kemudian mendorong bantuan pompanisasi sebagai langkah darurat. Usulan tersebut, kata dia, mendapat respons positif dari BWS Sulawesi I.
Selain persoalan debit air, IP3A juga menyoroti kondisi infrastruktur irigasi, khususnya pintu-pintu air.
Tuuk menyebut sekitar 90 persen pintu air irigasi di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.
Menurut dia, pembenahan jaringan irigasi menjadi penting untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus menunjang program swasembada beras di Sulawesi Utara.
“Kondisi yang ada di lapangan saat ini, sekitar 90 persen pintu air irigasi rusak. Kami meminta BWS Sulawesi I mengusulkan perbaikan menyeluruh ke Kementerian PUPR,” kata Tuuk.
Persoalan berikutnya yang dibawa pengurus IP3A adalah mengenai kejelasan status tenaga Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP), termasuk tenaga PPPK yang bertugas menjaga dan mengoperasikan pintu-pintu air.
IP3A mendorong agar pengelolaan tenaga TPOP dapat menjadi kewenangan dan pembiayaan Kementerian PUPR.
Menurut Tuuk, kejelasan status tersebut diperlukan agar pengelolaan tenaga operasional irigasi lebih efektif serta menghindari persoalan yang berpotensi muncul di kemudian hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Kepala BWS Sulawesi I Ronny Tongkeles mengatakan pihaknya akan meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami akan menyampaikan usulan tersebut, khususnya tenaga PPPK TPOP, ke pemerintah pusat. Namun memang sampai saat ini belum ada arahan maupun regulasi yang mengatur terkait hal itu. Tapi hal ini akan kami sampaikan,” ujar Tongkeles.
IP3A juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Tuuk meminta agar program pembangunan jaringan irigasi tersier tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan benar-benar melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang sah.
Ia menolak keberadaan kelompok yang disebutnya sebagai P3A “jadi-jadian” dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami meminta pembangunan jaringan irigasi tersier melalui program P3TGAI ini dikembalikan sesuai aturan yang ada. Tidak boleh lagi yang namanya P3A ‘jadi-jadian’. Jadikan contoh yang baik, supaya siapapun yang mengerjakan P3TGAI ini adalah P3A yang benar-benar sesuai amanat undang-undang,” tegas Tuuk.
Sementara itu, Ronny Tongkeles menyambut baik pertemuan tersebut. Ia mengapresiasi kepedulian jajaran pengurus baru IP3A D.I Kosinggolan terhadap kondisi petani dan infrastruktur irigasi.
Tongkeles mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian BWS Sulawesi I dan akan diteruskan sesuai kewenangan kepada pemerintah pusat.
“Kami menggarisbawahi setiap aspirasi yang disampaikan dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” kata Tongkeles.
Dengan persoalan mulai dari kekurangan debit air, kerusakan pintu irigasi, status tenaga TPOP hingga pelaksanaan P3TGAI, IP3A menempatkan pengelolaan jaringan irigasi sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
(ABL)
