Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian menyusul munculnya asap, termasuk di tengah kebakaran hutan lindung Gunung Klabat. Situasi ini mendorong anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, meminta pemerintah provinsi melalui instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Legislator yang bertugas di Komisi III DPRD Sulut tersebut menilai, potensi dampak asap terhadap kesehatan warga tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah perlu memastikan kondisi kualitas udara sekaligus menyiapkan langkah antisipasi, terutama bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan.
Amir menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menghadapi kondisi udara yang terdampak asap. Karena itu, informasi mengenai tingkat pencemaran udara dan langkah perlindungan bagi warga perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat.
“Kalau kondisi udara sudah dipenuhi asap, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas fisik berat dan menghindari paparan asap selama kondisi belum membaik,” kata Amir Liputo, Senin (12/10/2026).
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas instansi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota dalam memantau kondisi udara, menyampaikan peringatan kepada masyarakat, serta menangani potensi dampak kesehatan.
Menurut Amir, apabila asap berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah harus memastikan upaya pemadaman dan penanganan titik api dilakukan secara cepat. Pengawasan terhadap kawasan yang rawan terbakar juga perlu ditingkatkan untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Meski demikian, ia menekankan bahwa sumber dan penyebab asap di setiap wilayah harus dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Langkah tersebut penting agar penanganan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Amir turut mengingatkan masyarakat agar membatasi kegiatan di luar rumah ketika asap semakin pekat. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan, perlu mendapatkan perhatian lebih karena berisiko mengalami dampak kesehatan akibat paparan asap.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah daerah juga didorong menyampaikan informasi kualitas udara secara terbuka dan berkala. Informasi yang mudah diakses dinilai penting agar warga mengetahui kondisi lingkungan dan dapat menentukan langkah perlindungan yang diperlukan.
Bagi Amir, persoalan asap di Sulawesi Utara membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Ia menegaskan bahwa DPRD Sulut perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan instansi terkait melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan secara optimal.
(ABL)
