Petasulut.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima kunjungan kerja dari Bupati Minahasa Utara Joune J. E. Ganda,SE., MAP., MM., M.Si, Selasa (28/11/2023).
Kunker Bupati Joune Ganda itu turut didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Marce Lidya Warouw, ST dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Herman H. Mengko, SIP, M.Si.
Maksud dan Tujuan Bupati Joune Ganda bersama jajaran Pemkab Minut itu adalah:
1. Sejalan dengan good governance, tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing daerah dalam memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
Bupati Joune Ganda pun Memohon bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan ZI WBK di Kabupaten Minahasa Utara sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
” Juga Memohon bimbingan dan pendampingan dalam penerapan Mall Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara online,” Kata Bupati.
Menanggapi itu, Menteri PAN RB mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bupati Minahasa Utara,
“saya sangat senang dengan komitmen dan semangat Pak Bupati Joune yang proaktif memajukan daerah, sehingga saya dan teman-teman di kemenpan RB, siap membantu dan memberikan pendampingan kepada Kabupaten Minahasa Utara,” Kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat menerima Bupati Joune Ganda di ruang kerjanya.
Turut hadir, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E, Rini Widyantini, S.H, MPM
Sekretaris Kementerian PANRB dan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan.
Diketahui, Rakornas Pengadaan tanggal 7 November 2023 lalu, Minahasa Utara mendapat Anugerah Pengadaan ITKP Terbaik, karena ITKP masuk dalam Reformasi Birokrasi.
(ABL)
