Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Ketua LSM Aliansi Rakyat Penambang Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Julius Jems Tuuk menanggapi positif klarifikasi yang disampaikan Humas Arsari Group, Recky Langie soal kepanitiaan Natal Nasional.
Dimana klarifikasi tersebut adalah meluruskan kesalahpahaman publik terkait klaim penunjukan Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) dari DPP Generasi Muda Pembaharu (GEMPAR) sebagai Ketua Panitia Natal Nasional oleh tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo.
“Pernyataan Pak Recky Langie itu sangat benar. Langkah beliau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Pak Hashim Djojohadikusumo tidak memiliki kewenangan struktural maupun legalitas untuk menyusun atau menunjuk panitia Natal Nasional. Berdasarkan regulasi negara, penetapan panitia nasional adalah kewenangan resmi Kementerian Agama RI melalui Bimas Kristen,” tegas Jems Tuuk Rabu (14/10/26).
Menurut Jems Tuuk, klarifikasi tersebut penting untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya terkait kewenangan penetapan kepanitiaan Natal Nasional dan pencantuman nama tokoh publik dalam kegiatan keagamaan.
Ia menjelaskan, menurut pemahamannya, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir, surat keputusan kepanitiaan Natal Nasional diterbitkan melalui Kementerian Agama. Karena itu, ia menilai klaim penunjukan yang mengatasnamakan tokoh nasional perlu diperjelas melalui dokumen dan mekanisme resmi.
Jems Tuuk menduga polemik tersebut mungkin bermula dari komunikasi informal antara pihak GEMPAR dan Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana kegiatan Natal. Namun, menurutnya, pembicaraan atau respons positif terhadap rencana ibadah tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai keputusan resmi untuk menunjuk seseorang sebagai ketua panitia.
“Mungkin saja mereka pernah berdiskusi dengan Pak Hashim, menyampaikan keinginan membuat kegiatan Natal dan mengundang beliau. Sebagai tokoh nasional, Pak Hashim tentu merespons positif niat ibadah tersebut. Namun, respons itu bukan berarti sebuah penunjukan resmi atau pembentukan panitia,” ujar Tuuk.
Ia menegaskan, rencana penyelenggaraan ibadah Natal oleh Hillary Brigitta Lasut maupun DPP GEMPAR di Sulawesi Utara pada dasarnya merupakan kegiatan keagamaan yang patut dihargai. Meski demikian, ia mengingatkan agar penyampaian informasi mengenai dukungan atau keterlibatan tokoh nasional dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang tidak bisa diterima adalah cara-cara manipulatif yang seolah-olah mengesankan bahwa Pak Hashim menunjuk HBL untuk mengelola Natal Nasional di Sulut. Jangan demi mengejar ‘orgasme’ politik jangka pendek, nama agama dan tokoh publik diseret-seret,” kritiknya.
Lebih lanjut, Jems Tuuk mengingatkan agar kegiatan keagamaan tidak dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan citra politik maupun untuk membangun narasi seolah-olah ada pihak yang sengaja menghambat seseorang. Ia menilai, persoalan tersebut harus dijelaskan berdasarkan fakta dan dokumen, bukan asumsi yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
“Jangan sampai hal ini direkayasa seolah-olah ada figur yang dihambat atau disakiti hanya untuk memengaruhi pikiran rakyat Sulut demi kepentingan elektabilitas. Pemerintah melalui Kementerian Agama sampai hari ini belum mengeluarkan SK penunjukan panitia Natal Nasional untuk periode ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Beredarnya informasi mengenai penunjukan Hillary Brigitta Lasut (HBL) sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2026 oleh Hashim Djojohadikusumo mendapat klarifikasi dari Humas Grup Arsari.
Melalui Recky Langie mewakili Arsari menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Menurut Langie, Hashim Djojohadikusumo tidak mengetahui adanya penunjukan tersebut dan tidak pernah memberikan mandat kepada Hillary sebagaimana yang tercantum dalam poster yang beredar di masyarakat.
“Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang mengaitkan nama Hashim dengan kepanitiaan Natal Nasional, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani di Sulawesi Utara,” ujar Recky dilansir dari Tribunmanado co id, Rabu 14 Oktober 2026.
Pria yang baru saja sukses sebagai Ketua Panitia SMSI GMIM 2026 ini bilang, setiap organisasi memiliki hak untuk membentuk kepanitiaan dalam rangka melaksanakan kegiatan.
Namun, kata Langie, pembentukan panitia oleh suatu organisasi perlu dibedakan dengan klaim bahwa seseorang mendapatkan penunjukan langsung dari Hashim Djojohadikusumo.
Ia menjelaskan, apabila penunjukan tersebut benar dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Hashim, seharusnya terdapat koordinasi yang jelas.
Termasuk mengenai struktur kepanitiaan serta dokumen resmi yang menjadi dasar penunjukan.
Karena itu, Recky menilai pelurusan informasi penting dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai keterlibatan Hashim dalam kegiatan tersebut.
Di sisi lain, sosok pengusaha ini menegaskan bahwa Hashim tetap memiliki perhatian terhadap masyarakat Sulawesi Utara.
Salah satu bentuk kepedulian tersebut, menurut dia, terlihat melalui dukungan terhadap pelaksanaan Paskah Nasional 2026 pada Bulan April lalu
Ia menuturkan, dalam penyelenggaraan Paskah Nasional, koordinasi dengan Hashim dilakukan sehingga agenda kehadirannya dapat disesuaikan dengan jadwal yang bersangkutan.
Hal itu, lanjutnya, berbeda dengan kegiatan Natal Nasional Gempar yang disebut tidak pernah dikoordinasikan dengan Utusan Presiden RI tersebut.
“Klarifikasi ini kami sampaikan untuk mencegah berkembangnya persepsi yang keliru mengenai keterlibatan Pak Hashim dalam kegiatan Natal Nasional Gempar. Dengan demikian, masyarakat tidak membangun harapan terhadap kehadiran maupun dukungan yang belum dikonfirmasi secara resmi,” ujarnya.
Selain menyampaikan klarifikasi terkait penunjukan ketua panitia, Recky juga mengungkapkan adanya rencana pergantian genteng dan perbaikan rumah tidak layak huni di Sulawesi Utara yang dikaitkan dengan agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.
Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, terutama menyangkut jadwal dan pelaksanaannya.
Ia menegaskan, klarifikasi yang disampaikan pihaknya secara khusus bertujuan meluruskan informasi mengenai penunjukan ketua panitia, bukan untuk mempersoalkan hak organisasi GEMPAR dalam menyelenggarakan kegiatan Natal.
(ABL)
