Petasulut.com, SULUT – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi utara yang membidangi pemerintahan Hukum dan Ham, (31/03) melaksanakan Kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
Maksud Kunker Komisi I terkait alokasi dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah perbatasan Daerah provinsi Sulut.
Kunker dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan didampingi oleh Sekretaris Komisi I Mohammad Wongso, Anggota Komisi I Imelda novita rewah, Fabian kaloh, Jhoni panambunan dan Arthur kotambunan. Diterima oleh Sekretaris BNPP, Restuardy Daud yang juga putra kawanua, Asdep lintas batas darat, Ismawan Harijono, Asdep Lintas batas negara, Mrtono bersama jajaran.
Pada kesempatan itu, dalam pemaparannya, Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan
Pengelolaan perbatasan negara yang diatur dalam undang undang nomor 43 tahun 2008 yakni Memperkuat upaya penegakan kedaulatan Negara serta penegakan pertahanan dan keamanan Negara, juga mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.
“Tugas pengelolaan perbatasan Negara oleh BNPP, pertama adalah Kelola batas negara, kedua Kelola lintas batas negara dan ketiga, Kelola pembangunan kawasan perbatasan l,” Ungkap Daud.
Disisi lain, Wakil ketua Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan menuturkan bahwa Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut yang melaksanakan Kunker bukan cuma datang hanya berfoto ria tapi melakukan diskusi.
Dalam diskusi tersebut HVK menanyakan Pos Lintas batas negara ( PLBN ) miangas dan marore karena saat ini sangat memprihatinkan.
“Kami meminta BNPP untuk memperhatikan hal itu,” Singkatnya.
Menjawab itu, Asdep lintas batas negara Murtono dan Asdep lintas batas darat Ismawan Harijono mengatakan untuk PLBN di miangas dan marore tahun ini masih dalam persiapan, kalau tidak ada halangan pembangunannya nanti tahun berikutnya.
“Berhubung masih ada 8 PLBN yang akan di selesaikan pada tahun ini karena tertunda pada tahun sebelumnya,” Jawabnya.
Dalam diskusi tersebut di tegaskan juga oleh Sekretaris bahwa BNPP hanya sebatas koordinasi tapi untuk Eksekutornya ada di Kementrian PU dan kementerian lainnya.
Dalam pertemuan itu juga terinformasi kami bahwa tim BNPP yang akan melaksanakan Kunker ke kabupaten talaud dalam rangka Gerbang Dutas (Gerakan pembangunan terpadu perbatasan) yang rencana bulan april akan di Geser bulan mei tahun 2022.
“Tentunya kami pimpinan dan anggota komisi 1 menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Restuardy Daud, Sekretaris BNPP dan jajaran yang sudah menerima kami dengan baik dan Semoga Pertemuan/Diskusi ini bisa memberikan Impact positif buat Indonesia lebih khususnya Provinsi Sulawesi utara yang punya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Philipina,” Tutup HVK.
(ABL)
