Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Minut menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (15/6/2026).
Pada tahap awal, sidak dilakukan di Dinas Pariwisata serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, dalam upaya memperkuat disiplin dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).
Kepala BKPSDM Minahasa Utara, Herman Hendrik Mengko, memimpin langsung pelaksanaan sidak dengan melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kehadiran pegawai, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Herman Mengko, pengawasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi rutin yang bertujuan memastikan seluruh ASN menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.
“Melalui sidak ini kami ingin memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari evaluasi berkala yang terus dilakukan,” ujarnya.
Selain memeriksa kehadiran pegawai dan kondisi ruang kerja, BKPSDM juga menaruh perhatian pada implementasi digitalisasi birokrasi. Dalam kesempatan itu, para ASN diingatkan untuk mengoptimalkan pengisian dokumen pada Document Management System (DMS) yang terintegrasi dengan aplikasi MyASN.
Herman menegaskan bahwa rapor digital ASN kini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur profesionalisme dan kinerja aparatur di lingkungan pemerintahan.
“Setiap ASN harus aktif memantau dan memperbaiki capaian DMS mereka. Penilaian administrasi dan kinerja saat ini semakin berbasis digital sehingga membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab dari setiap pegawai,” katanya.
Seluruh hasil temuan dalam sidak tersebut akan dirangkum dalam laporan resmi sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan ke depan. Laporan tersebut juga menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kinerja perangkat daerah secara objektif.
Herman menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan pada OPD tertentu, melainkan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah sesuai instruksi Bupati Minahasa Utara.
“Sidak ini bukan kegiatan sesaat. Sesuai arahan Bapak Bupati, pengawasan disiplin ASN akan dilakukan secara intensif dan menyeluruh di seluruh jajaran Pemkab Minut,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda memberikan apresiasi atas langkah cepat BKPSDM dalam menindaklanjuti kebijakan penguatan disiplin ASN. Menurutnya, pembangunan birokrasi yang modern harus didukung oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, serta budaya kerja yang profesional.
Ia menekankan bahwa seluruh ASN dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena sistem pengembangan karier saat ini sepenuhnya berbasis pada kinerja dan regulasi yang berlaku.
“ASN yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kinerja dan disiplin akan terseleksi secara alami. Saat ini seluruh aparatur dituntut meningkatkan kompetensi dan kualitas diri karena penilaian karier dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja,” tegas Joune Ganda.
Bupati juga menambahkan bahwa transformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemkab Minut bertumpu pada penguatan integritas, digitalisasi pelayanan, serta penerapan manajemen talenta berbasis kompetensi.
