Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut resmi memulai tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa Utara, Senin (20/7/2026), menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa Utara, Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Cynthia Erkles. Turut hadir Bupati Minahasa Utara Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., Wakil Bupati Kevin William Lotulung, S.H., M.H., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus disusun secara objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa Utara serta selaras dengan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” tegas Vonny.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025–2029.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Seluruh kebijakan yang kami susun diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program prioritas,” ujar Joune Ganda.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2027.
Salah satu program unggulan adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang yang diharapkan semakin memperkuat posisi Minahasa Utara sebagai destinasi pariwisata strategis nasional sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melanjutkan pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sekaligus mendukung penyediaan energi bersih.
Program strategis lainnya adalah penguatan Water Energy Security untuk meningkatkan ketahanan sumber daya air dan energi, yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Minut juga akan melanjutkan pembangunan Alun-alun Minahasa Utara sebagai ruang publik yang representatif bagi masyarakat.
Sementara pada sektor pelayanan dasar, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Joune Ganda turut memaparkan gambaran awal postur APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.182.568.870.857,05, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.183.568.834.857,05.
Meski demikian, Joune menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat proyeksi awal dan akan dibahas secara lebih rinci bersama DPRD sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyesuaian terhadap postur anggaran akan mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta kemampuan keuangan daerah agar APBD yang dihasilkan benar-benar realistis dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
“Seluruh rancangan ini akan dibahas secara mendalam sesuai mekanisme perundang-undangan. Kami berharap proses pembahasan berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Minahasa Utara,” pungkas Joune Ganda.
