Petasulut.com, BAWASLU – Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi penguatan kelembagaan dalam rangka pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan umum serentak tahun 2024, Sabtu (27/05/2023) di NDC Resort.
Hadir dalam RaKor tersebut, Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner Supriadi Pangellu beserta jajaran. Juga turut hadir Bawaslu di 15 Kabupaten dan Kota se Sulut.
Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda menyampaikan bahwa Pemilu serentak tahun 2024 saat sementara berjalan maka dari itu fungsi pengawasan dari Bawaslu harus terus berjalan.
“Saat ini kita harus fokus pada pengawasan digital atau cyber. Karena sekarang era teknologi sangat cepat dan pesat. Jadi memang kalau tidak di awasi nantinya akan bermasalah,” Jelas Herwyn.
Lanjutnya, Hal itu juga dikaitkan dengan seratusan juta pemilih pemula. Yang bebas menjelajah diruang digital.
“Maka dari itu Bawaslu akan perkuat pencegahan digital. Biro pencegahan akan di sediahkan khusus terkait itu. Jadi kedepan ruang-ruang itu yang akan kita lakukan untuk SOTK,” Katanya.
Herwyn juga mengakui bahwa Bawaslu lagi ada persoalan tentang PIC pengawasan sehingga nanti akan diperkuat lagi sekretariat.
“Intinya Ketua Bawaslu yang bertanggungjawab perihal pengawasan. Jadi otomatis ketika pengawasan bermasalah, ketua yang harus bertanggungjawab. Maka dari itu, ketua harus ambil peran itu ketika pengawasan tidak jalan,” Ungkapnya.
Terkait syarat pencalonan, Malonda menuturkan agar Bawaslu melakukan pencegahan di awal, karena hal ini sangat sensitif.
“Karena jika ditemukan ada caleg yang bermasalah langsung dicegah. Karena ketika yang bersangkutan sudah terpilih nantinya, kita agak susah menindaki. Jadi ketika terjadi permasalahan di ujung, Fungsi Bawaslu akan dipertanyakan. Bawaslu akan mendesak KPU untuk buka silon supaya nanti ketahuan, contohnya usia, pendidikan dan lainnya,” Jelasnya.
Malonda mengingatkan untuk semua jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar bekerja sebaik-baiknya.
“Fungsi pengawasan dan penindakan kiranya terus berjalan, guna menciptakan keadilan secara keseluruhan,” Singkatnya seraya membuka secara resmi Rakor penguatan kelembagaan dalam rangka pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan umum serentak tahun 2024.
(ABL)
