Petasulut.com, SULUT – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Daerah, Kamis (25/3) Pukul 09:30 WITA.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode kombinasi Daring dan Luring.
Yang diikuti peserta yang hadir secara langsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara dan hadir secara daring sebanyak hampir seratus orang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA bertindak selaku Pemateri Utama secara daring (karena sedang berada di Kepulauan Sangihe)
dengan moderator Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T.
Materi yang disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Materi Akuntabilitas Pemerintah Daerah berisikan Bagaimana Anggaran Keuangan Daerah direncanakan / disusun, dilaksanakan, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tujuan bernegara.
Kegiatan berjalan cukup aktif dengan diskusi diantara peserta dan narasumber.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara dalam membangun kolaborasi dalam membangun peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
(ABL)
