Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan pemaparan komprehensif mengenai potensi daerah, tantangan fiskal, dan peluang terobosan pembiayaan pembangunan dalam kegiatan Sarasehan nasional tahun 2025 yang digelar pada Rabu (19/11/2025) di kantor Gubernur Sulut.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki posisi strategis yang layak menjadi pusat logistik, ekonomi, dan konektivitas kawasan timur Indonesia hingga Asia Pasifik.
Gubernur menjelaskan bahwa 73,25 persen wilayah Sulut merupakan lautan, dengan luas wilayah 14,5 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di gerbang Asia Pasifik menjadikan Sulut memiliki nilai geopolitik tinggi. Ditambah lagi, posisi daerah ini diapit dua jalur penting Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.
“Modal ini menempatkan Sulawesi Utara pada posisi yang sangat strategis untuk menjadi hub logistik dan pusat pertumbuhan ekonomi regional,” tegas Gubernur.
Selain kekuatan geografis, ia juga menyoroti karakter masyarakat Sulut yang dikenal toleran dan memegang teguh nilai sitou timou tumoutou. Menurutnya, modal sosial tersebut menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur turut menjelaskan perbedaan antara obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan. Obligasi daerah tidak terikat pada prinsip syariah, sedangkan sukuk daerah justru berbasis pada prinsip syariah. Keduanya, kata dia, merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah daerah.
Gubernur Yulius juga memaparkan visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 7,8 hingga 8,08 persen pada tahun 2029. Selain itu, pemerintah daerah menetapkan target indeks daya saing sebesar 7,69, serta fokus pada penguatan ketahanan pangan, energi, dan air. Seluruh target tersebut memerlukan pembiayaan yang solid dan berkelanjutan.
Namun, ia mengingatkan bahwa Sulut sedang menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Pada 2025, TKD mencapai sekitar Rp14 triliun, dan diperkirakan turun menjadi hampir Rp11 triliun pada 2026. Kondisi ini membuat Sulut masuk kategori kapasitas fiskal rendah berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menawarkan opsi obligasi daerah sebagai langkah terobosan. Menurutnya, instrumen ini telah lama digunakan oleh banyak negara besar, seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat, bahkan sampai pada level kota.
“Kita punya modal besar, termasuk potensi tambang emas di Sulawesi Utara. Ini harus menjadi keyakinan bahwa kita dapat melangkah lebih berani,” ujar Gubernur.
Ia berharap sarasehan dan forum serupa dapat menghasilkan rumusan kebijakan visioner, sekaligus mendorong keberanian daerah dalam mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan.
“Sulawesi Utara harus maju dengan cara-cara baru. Kita membutuhkan keberanian dan strategi kreatif agar pembangunan tidak berjalan stagnan,” tutupnya.
(ABL)
