Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi paling banyak disampaikan masyarakat Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung kepada anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) selama pelaksanaan masa reses.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan jalan, jalan perkebunan, drainase, irigasi hingga kebutuhan dasar lainnya yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Henry Walukow, juru bicara anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Bitung, saat membacakan laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Sulut.
Henry mengatakan, masyarakat pada umumnya mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sarana dan prasarana yang masih membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi salah satu persoalan yang paling sering disampaikan masyarakat, baik jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun akses menuju kawasan perkebunan dan permukiman.
Jalan Menuju KEK Likupang Terancam Putus
Salah satu kondisi yang mendapat perhatian serius berada di wilayah Likupang Selatan, Minahasa Utara.
Henry mengungkapkan adanya titik ruas jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang mengalami kerusakan cukup parah.
Kerusakan tersebut bahkan dinilai berpotensi mengganggu akses apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
“Terutama jalan menuju KEK Likupang, yang jalannya sudah sepertiga ambruk dan berpotensi mengalami putus. Spotnya di Desa Kaletuan, Likupang Selatan,” kata Henry.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena ruas jalan tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas menuju salah satu kawasan strategis pariwisata di Minahasa Utara.
Kerusakan jalan dikhawatirkan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap akses menuju kawasan pariwisata dan aktivitas ekonomi di sekitar Likupang.
Karena itu, Henry berharap pemerintah provinsi dapat melakukan penanganan terhadap titik yang mengalami kerusakan sebelum kondisinya semakin parah.
Apresiasi Perbaikan Infrastruktur Pemprov Sulut
Dalam laporan reses tersebut, Henry juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan infrastruktur di wilayah Minut dan Bitung.
Menurutnya, beberapa titik yang sebelumnya menjadi aspirasi masyarakat telah mendapatkan perbaikan.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov, karena perhatian beberapa spot di Minut-Bitung yang telah diperbaiki. Mudah-mudahan jalan rusak lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov untuk bisa diperbaiki,” ujarnya.
Ia berharap perhatian tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga berbagai ruas jalan yang masih mengalami kerusakan dapat ditangani secara bertahap.
Jalan, Drainase hingga Irigasi Jadi Aspirasi
Persoalan infrastruktur sebenarnya bukan hal baru dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Sulut dari Dapil Minut-Bitung.
Pada reses II tahun 2026, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dianggap mendesak, terutama berkaitan dengan jalan provinsi, jalan perkebunan, irigasi dan drainase.
Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan disampaikan melalui laporan hasil reses sebagai bahan bagi DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
Henry sendiri dalam pelaksanaan reses memilih turun langsung ke sejumlah desa. Ia juga menjemput hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membantu memilah berbagai usulan berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan pembangunan di daerah cukup besar, sementara kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan.
Dengan pemetaan aspirasi berdasarkan skala prioritas, diharapkan program pembangunan yang diperjuangkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Aspirasi Warga Bitung
Tidak hanya Minahasa Utara, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian masyarakat Kota Bitung.
Anggota DPRD Sulut Ruslan Abdul Gani, misalnya, menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan lingkungan, drainase, kebutuhan air bersih hingga pelayanan BPJS di Kelurahan Manembo Nembo Atas.
Sementara itu, warga Bitung Timur juga menyampaikan persoalan jalan berlubang serta banjir yang salah satunya berkaitan dengan sedimentasi dan belum optimalnya pengerukan drainase.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di wilayah Minut dan Bitung tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Perbaikan jalan lingkungan, drainase, akses air bersih serta fasilitas pelayanan dasar juga menjadi kebutuhan yang dirasakan langsung masyarakat.
Delapan Kursi Wakili Dapil Minut-Bitung
Pada periode 2024-2029, Dapil Minahasa Utara-Bitung memiliki delapan kursi di DPRD Sulut.
Kedelapan legislator tersebut yakni Eugenie Nonarine Mantiri, Priscilla Cindy Wurangian, Julitje Margareta Maringka, Berty Kapojos, Hillary Tuwo, Nick Adicipta Lomban, Henry Walukow dan Ruslan Abdul Gani.
Para legislator tersebut memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya.
Hasil reses menjadi salah satu instrumen untuk membawa berbagai persoalan yang ditemui di lapangan ke dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Aspirasi mengenai jalan menuju KEK Likupang yang disampaikan Henry Walukow menjadi salah satu contoh kebutuhan infrastruktur yang dinilai memiliki urgensi tinggi.
Terlebih, Likupang merupakan kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah.
Karena itu, kualitas konektivitas menuju kawasan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar pembangunan pariwisata dapat berjalan seiring dengan peningkatan akses masyarakat.
Berbagai aspirasi dari Minut dan Bitung selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pokok-pokok pikiran DPRD, program pemerintah daerah maupun koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, hasil reses tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
(ABL)
