Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan dua legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Bitung, Nick Lomban dan Cindy Wurangian.
Dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, keduanya secara khusus menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Bunaken, Manado Tua dan sekitarnya.
Persoalan tersebut disampaikan Nick Lomban dan Cindy Wurangian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
Bagi kedua legislator tersebut, kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, terlebih ketika masyarakat mulai menghadapi dampak musim kemarau dan potensi kondisi cuaca ekstrem.
Cindy Wurangian yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut menegaskan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dukungan anggaran untuk kebutuhan air bersih, khususnya pada sisa waktu pelaksanaan APBD 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal menyusul adanya peringatan mengenai potensi El Nino yang dapat meningkatkan risiko kekeringan.
“Dampak El Nino dan kegiatan preventif menghadapi kondisi kekeringan telah masuk dalam Perubahan KUA-PPAS 2026. Tidak boleh menunggu terjadinya bencana untuk kemudian mengandalkan bantuan dari daerah lain,” tegas Cindy.
Jangan Tunggu Krisis Air Semakin Parah
Cindy menilai pemerintah daerah harus memiliki langkah antisipasi yang jelas dalam menghadapi kemungkinan kekurangan air bersih.
Menurut dia, Sulawesi Utara perlu memiliki kesiapan sendiri untuk menghadapi berbagai dampak yang muncul akibat perubahan kondisi cuaca.
Apalagi, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam memperoleh pelayanan dasar, termasuk akses terhadap air bersih.
Karena itu, dukungan anggaran maupun skema penanganan yang terencana dinilai penting agar masyarakat tidak harus menunggu kondisi semakin parah sebelum mendapatkan bantuan.
“Sulut harus memiliki kesiapan sendiri untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem,” ujar Cindy.
Nick Lomban Dorong Anggaran Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat
Senada dengan Cindy, Nick Lomban meminta pemerintah memasukkan proyeksi ancaman El Nino dan dampak kekeringan ke dalam perencanaan anggaran daerah.
Menurut Nick, kebijakan APBD seharusnya memberikan ruang yang cukup untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk belanja yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemetaan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti air bersih. Kebutuhan air bersih mulai dirasakan masyarakat akibat kondisi kemarau, apalagi saat masyarakat sangat susah mendapat air bersih,” kata Nick.
Dorongan tersebut menjadi perhatian penting dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 karena kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Terlebih bagi warga yang berada di wilayah kepulauan seperti Manado Tua dan Bunaken, distribusi air membutuhkan dukungan transportasi dan koordinasi lintas instansi.
TAPD: Penanganan Darurat Tetap Disiapkan
Menanggapi masukan para anggota Banggar, Ketua TAPD Sulut yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki anggaran untuk menangani kondisi darurat.
Tahlis menyebutkan, Pemprov Sulut menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,1 miliar untuk berbagai kebutuhan penanganan keadaan darurat.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp750 juta telah digeser untuk bantuan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“BTT Rp4,1 miliar digeser Rp750 juta, sisa untuk tanggap darurat. Untuk pemenuhan air bersih Pemprov melakukan kerja sama lintas sektor,” jelas Tahlis.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tidak semata-mata dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerintah provinsi akan mengoordinasikan berbagai pihak agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara efektif.
“Pemprov mengoordinasikan Pemkot Manado menyediakan air bersih dan proses pengangkutan dibantu oleh kapal TNI AL,” ungkapnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Skema tersebut, kata Tahlis, akan dipertahankan karena dinilai dapat membantu masyarakat tanpa memberikan beban tambahan yang terlalu besar terhadap APBD.
Koordinasi lintas sektor juga memungkinkan pemerintah menjangkau sejumlah wilayah lain yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Ini akan dipertahankan karena tidak membebani APBD dan akan dilakukan penyediaan air bersih di beberapa lokasi susah air lain,” ujarnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban pemerintah terhadap kekhawatiran legislator mengenai dampak kemarau dan potensi El Nino terhadap masyarakat.
Bagi Nick Lomban dan Cindy Wurangian, perhatian terhadap air bersih tetap perlu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah karena menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat.
Pembahasan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga mampu merespons persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dengan adanya koordinasi antara Pemprov Sulut, Pemkot Manado dan unsur TNI AL, kebutuhan distribusi air bersih di wilayah yang mengalami kesulitan air diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat.
Di sisi lain, dorongan Nick Lomban dan Cindy Wurangian menjadi pengingat agar langkah antisipasi menghadapi kekeringan terus diperkuat, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu sampai kondisi krisis untuk mendapatkan akses terhadap air bersih.
(ABL)
