Petasulut.com, JAKARTA – Peran strategis Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, di tingkat nasional kembali mendapat perhatian. Sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune dipercaya menjadi pembicara panel dalam kegiatan diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Chandler Governance Group (CGG), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah berbasis data dan pengukuran kinerja yang lebih akurat.
Dalam forum bergengsi tersebut, Joune Ganda menyampaikan pandangan kritis sekaligus konstruktif terkait sistem pengukuran keberhasilan pemerintah daerah di Indonesia. Menurutnya, penilaian kinerja daerah tidak boleh hanya bertumpu pada angka-angka administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil, kapasitas, dan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, mulai dari daerah perkotaan, kepulauan, pegunungan, hingga kawasan perbatasan yang menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda-beda.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, pendekatan evaluasi yang adil akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai keberhasilan pembangunan daerah dan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Terkait implementasi Regional Government Success Scorecard (RGSS), Joune menyampaikan bahwa APKASI pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam membangun sistem tata kelola berbasis data atau evidence-based policy. Namun demikian, ia mengingatkan agar instrumen tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk menghakimi daerah.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk, tetapi bagaimana seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” tegasnya.
Joune juga menyoroti pentingnya penerapan metode perbandingan yang setara atau apple to apple dalam proses evaluasi. Menurutnya, daerah kepulauan seharusnya dibandingkan dengan daerah kepulauan, wilayah perbatasan dengan wilayah perbatasan, serta daerah industri dengan daerah yang memiliki karakteristik serupa.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, APKASI berharap RGSS dapat menjadi instrumen yang mendorong penguatan otonomi daerah secara substantif dan berkeadilan.
Joune menegaskan bahwa setiap daerah memiliki titik awal pembangunan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan evaluasi yang empati, objektif, dan mampu mendorong peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan.
“Apkasi mendukung penuh tata kelola pemerintahan berbasis data. Namun kita harus menyadari bahwa kabupaten di Indonesia tidak berangkat dari garis start yang sama. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara adil dan proporsional,” ujarnya.
