Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan Anggota DPRD Sulawesi Utara, Nick Adicipta Lomban, dalam pembahasan polemik akses jalan di kawasan PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026), Nick Lomban secara tegas mendorong agar akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat dapat dibuka sementara sambil menunggu penyelesaian seluruh persoalan yang masih berproses.
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi III, Fransiscus Andi Silangen, dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, Direktur Utama PT MSM/TTN David Sompie, serta warga terdampak.
Dalam forum tersebut dibahas sejumlah persoalan yang menjadi sumber polemik, mulai dari pemblokiran jalan oleh warga, tuntutan ganti untung atas lahan yang akan dimanfaatkan perusahaan, hingga proses penyerahan aset jalan perusahaan untuk menjadi bagian dari ruas Jalan Nasional Girian–Likupang.
Menurut Nick Lomban, akses jalan tersebut memiliki fungsi vital bagi mobilitas masyarakat Kota Bitung maupun Kabupaten Minahasa Utara. Karena itu, kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam mencari solusi.
“Kesimpulan sementara yang kami lihat, jalan terbaik adalah membuka akses jalan yang ada saat ini dari PT MSM. Banyak kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dan kami harus membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan secara parsial,” tegas Nick.
Politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat itu juga memberikan apresiasi kepada warga yang selama ini memperjuangkan hak-haknya terkait persoalan lahan. Menurutnya, setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, baik yang telah menerima maupun yang masih mempertahankan tuntutannya kepada perusahaan.
Namun di sisi lain, Nick mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan hanya dapat tercapai apabila kedua belah pihak membuka ruang dialog yang konstruktif dan saling menghargai.
“Kami berharap masyarakat dan perusahaan bisa saling mendengar. Masyarakat bisa menurunkan ego, tetapi perusahaan juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga,” ujarnya.
DPRD Sulut berharap proses negosiasi antara perusahaan dan masyarakat tetap berjalan sehingga dapat menghasilkan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Sementara proses administrasi penyerahan jalan dan pembangunan akses permanen masih berlangsung, kebutuhan masyarakat terhadap jalur transportasi tersebut dinilai tidak bisa ditunda.
Karena itu, Nick Lomban menegaskan dukungannya agar jalan tersebut dapat dibuka sementara dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Untuk urgensi saat ini, kami sepakat jalan ini harus dibuka sementara agar masyarakat bisa menggunakannya. Yang terpenting, akses yang tersedia memenuhi aspek keselamatan bagi para pengguna jalan,” pungkasnya.
(ABL)
