Petasulut.com, SULAWESI UTARA–Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara semakin konsen dalam mengembalikan kejayaan komoditas unggulan Sulut yakni kelapa.
Tonggak perekonomian daerah salah satunya terletak pada komoditas kelapa. Pemprov berkomitmen agar nyiur makin melambai di Sulut.
Terbukti, Pemprov Sulut melalui Dinas Perkebunan Daerah mengambil langkah strategis yakni lewat percepatan peremajaan tanaman kelapa.
Dinas perkebunan melakukan pertemuan lewat kegiatan Sosialisasi Penyaluran Dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa yang digelar di ruang rapat F.J. Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa (25/11/2025).
Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan dari BRMP Palma, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU), serta para Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten/Kota se-Sulut.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selvie Paat menekankan bahwa kondisi perkebunan kelapa di Sulut kini menghadapi tantangan serius. Banyak tanaman sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif, sementara kebutuhan industri pengolahan terus meningkat seiring tingginya permintaan pasar.
“Kondisi kebun kelapa kita saat ini semakin banyak yang memasuki usia tua dan tidak produktif. Sementara di sisi lain, kebutuhan industri terus meningkat dan tuntutan pasar semakin tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peremajaan kebun atau replanting menjadi langkah yang tak bisa ditunda lagi. Upaya ini harus dirancang secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir, agar mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan petani kelapa di Bumi Nyiur Melambai.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri sejumlah perusahaan besar sektor hilir, seperti PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, PT Multi Nabati Sulawesi, dan PT Royal Coconut, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan rantai pasok industri kelapa di Sulut.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan empat harapan utama dari pertemuan tersebut, yakni:
1. Terbangunnya sinergi kuat antara pemerintah, swasta, akademisi, dan petani.
2. Terciptanya model peremajaan kelapa yang efektif dan berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Terbukanya peluang kemitraan yang saling menguntungkan.
4. Lahirnya inovasi teknologi serta varietas unggul melalui dukungan lembaga riset.
“Komitmen kita bersama adalah menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah penghasil kelapa terbaik di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan RI juga turut berperan dalam kegiatan tersebut. Perwakilan BPDP menjelaskan bahwa pihaknya membuka ruang bagi pengajuan bantuan sektor perkebunan, khususnya program peremajaan kelapa dan penguatan sarana prasarana.
“Program peremajaan yang kami maksud adalah peremajaan kelapa. Di sektor hulu kami memiliki dua dukungan, yaitu program peremajaan kelapa dan program sarana prasarana untuk perkebunan kelapa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa usulan calon penerima bantuan harus diajukan langsung oleh kelompok tani, bukan melalui asosiasi.
“Usulan berasal langsung dari kelompok tani, dari bawah. Informasi lengkap tersedia di media sosial BPDP,” terangnya.
(ABL)
