Petasulut.com, SULUT – Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L Waworuntu, SE menanggapi serius perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Sulut.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut itu mengungkapkan bahwa ada aspirasi masuk berupa tunjangan penghasilan yang belum direalisasikan Pemerintah meski sudah diangkat sejak tahun 2024 lalu.
“hal ini pastinya akan kami seriusi,” Ucap Braien, Senin (20/01/2025) saat diwawancarai awak media diruang kerjanya.
BW juga berharap apa yang menjadi hak dari PPPK tersebut dapat direalisasikan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya selaku ketua komisi I mengharapkan ini harus dianggarkan dan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai dibebankan kepada pemerintahan yang baru. Sedangkan kita ketahui pemerintahan yang baru ini bersama pak YSK dan Viktor akan segera menjabat, jangan sampai ada peninggalan-peninggalan yang tidak mengenakkan,” tegasnya lagi.
(ABL)
