Mal Pelayanan Publik Minahasa Utara Resmi Dibuka, Hadirkan 129 Layanan Terintegrasi

 

Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa Utara sebagai wujud nyata reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Peresmian ditandai dengan penandatanganan digital oleh Bupati Joune James Esau Ganda bersama Menteri PANRB Rini Widyantini, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran pemerintah daerah secara virtual di Gedung MPP yang berlokasi di belakang Pendopo Kantor Bupati Minut, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi antusiasme warga Minahasa Utara yang tetap ramai mengakses layanan hingga jelang siang hari.

“Ini berarti animo masyarakat tinggi dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. MPP Minut benar-benar dimanfaatkan,” ujar Rini, sebagaimana ditayangkan dalam siaran virtual yang dibagikan Dinas PMPTSP Minut.

Bupati Joune Ganda menegaskan, hadirnya MPP menjadi langkah besar bagi Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saat ini tersedia 129 jenis layanan yang melibatkan 11 perangkat daerah, 1 BUMD, serta 4 instansi eksternal. Kami berterima kasih atas dukungan KemenPANRB sehingga MPP Minahasa Utara bisa diresmikan secara nasional,” kata Joune.

Kepala DPMPTSP Minahasa Utara Richard Dondokambey menjelaskan, sejak beroperasi mandiri pada 15 Agustus 2025, MPP Minut telah melayani 3.294 kunjungan dengan rata-rata 130 orang per hari.

“Angka ini menjadi salah satu syarat agar MPP Minut bisa diresmikan secara nasional oleh Menteri PANRB. Dan syarat tersebut sudah terpenuhi,” jelas Richard.

Selain integrasi layanan, MPP Minahasa Utara juga menghadirkan fasilitas penunjang bagi masyarakat, di antaranya ruang laktasi, area bermain anak, coffee shop, ATM gallery, mushola, pojok baca, ruang pengaduan, area disabilitas, hingga kantin.

Ke depan, MPP Minut akan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi strategis, seperti Kantor ATR/BPN, Kantor Imigrasi, hingga pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.

Bupati Joune Ganda menambahkan, MPP merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, serta kenyamanan layanan publik.

“Dengan peresmian ini, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Minahasa Utara,” pungkas Joune.

Peresmian MPP Minahasa Utara turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Novly Wowiling, jajaran kepala OPD, staf ahli Bupati, perwakilan BUMD, serta masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *