Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang resmi dicanangkan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026).
Pencanangan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan salah satu agenda statistik nasional yang akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE, ME, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan dasar utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Ia menjelaskan, di tengah perkembangan ekonomi yang terus bergerak dinamis, pemerintah membutuhkan informasi yang valid untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat strategis karena bertepatan dengan tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang menunjukkan performa positif. Berdasarkan data terbaru BPS, ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,54 persen (year-on-year), mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang terus terjaga.
Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berasal dari sektor pertanian sebesar 21,18 persen, disusul sektor perdagangan 13,54 persen, transportasi 11,83 persen, industri pengolahan 11,79 persen, dan konstruksi 9,25 persen.
Selain didukung sektor-sektor produktif tersebut, Sulawesi Utara juga memiliki potensi besar melalui pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang mengedepankan konsep regenerative tourism dan pariwisata berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masa depan.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas karena turut mendata sektor pertanian dan berbagai jenis usaha. Pendataan ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi perekonomian Sulawesi Utara secara lebih komprehensif, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan berskala besar, baik yang bergerak di sektor formal maupun informal.
Data hasil sensus nantinya akan menjadi referensi utama dalam mendukung pelaksanaan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Data tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis, khususnya dalam pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal, Gubernur Yulius Selvanus menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik. Ia meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan turut membantu kelancaran proses pendataan di lapangan.
Selain dukungan pemerintah daerah, Gubernur juga mengajak dunia usaha dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk berpartisipasi aktif sebagai responden dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada partisipasi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atas komitmennya menghadirkan data statistik yang berkualitas dan terpercaya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPS sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis data, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(ABL)
