Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan riset resmi dimulai di Sulawesi Utara.
Bupati Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2031.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Luwansa, Manado, Sabtu (13/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat, yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Pengukuhan kepengurusan baru MIPI Sulut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara akademisi, birokrat, praktisi pemerintahan, dan para peneliti guna menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data, riset, dan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Joune Ganda menegaskan bahwa MIPI hadir sebagai ruang kolaboratif yang menjembatani dunia akademik dengan praktik pemerintahan sehingga setiap kebijakan yang lahir memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Fokus kami bukan melayangkan kritik tanpa arah, melainkan membangun. MIPI hadir untuk mendongkrak kualitas tata kelola agar selaras dengan kebutuhan zaman dan ekspektasi publik, sembari merawat iklim intelektual yang kritis, objektif, dan solutif,” ujar Joune Ganda dalam sambutannya.
Pelantikan ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara teori dan praktik pemerintahan. Pada momentum yang sama, Joune Ganda meluncurkan buku ilmiah terbarunya berjudul “Strategi Ganda: Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global.”
Buku tersebut mengupas konsep pengembangan kawasan metropolitan “Bimindo” yang mengintegrasikan wilayah Bitung, Minahasa, dan Manado sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata super prioritas dan investasi berkelanjutan.
Melalui karya ilmiah tersebut, Joune menawarkan sebuah cetak biru pembangunan yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas daerah guna memperkuat daya saing Sulawesi Utara di tingkat nasional maupun internasional.
Joune juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum MIPI Pusat yang hadir langsung dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, kepengurusan MIPI Sulut periode 2026–2031 dibentuk secara inklusif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, dekan perguruan tinggi, praktisi pemerintahan hingga mantan kepala daerah.
“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kekuatan utama MIPI dalam melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi kemajuan Sulawesi Utara,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulut, Johnny A.A. Suak, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulut, MIPI disebut sebagai wadah pemikir atau think tank strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi teoritis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menitipkan tiga harapan besar kepada kepengurusan baru MIPI Sulut. Pertama, mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kedua, terus melahirkan inovasi dan terobosan baru yang tidak terjebak dalam sekat birokrasi. Ketiga, memastikan setiap hasil penelitian dan kajian ilmiah dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan.
