Petasulut.com, SULUT – Polemik perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang berada di kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow yang terinformasi tidak mengantongi ijin operasional karena belum dilakukannya perpanjangan ijin.
Tak hanya itu, persoalan tanah adat serta kasus korban warga Toruakat yang meninggal dunia akibat bentrok dengan pihak perusahaan juga mencuat.
Mengenai hal itu, Anggota DPRD Sulut Alfian Bara angkat bicara. Dirinya mengusulkan agar DPRD Sulut melalui lintas komisi segera turun lapangan guna menindaklanjuti persoalan ini.
“Polemik PT BDL sudah menjadi isu nasional, tentunya DPRD Sulut harus turun tangan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat BMR,” ucap personil Komisi II DPRD Sulut, kamis (14/10) di kantor DPRD Sulut.
“Komisi I sampai IV DPRD Sulut harus turun. Karena semua Komisi mempunyai tugas masing-masing atas persoalan PT BDL. Komisi I mengenai Perijinan, Komisi II mengenai kehutanan, komisi III mengenai batas dan komisi IV mengenai tenaga kerja,” tambahnya.
Ditanya soal bentrok yang mengakibatkan warga toruakat meninggal, Politisi Partai NasDem itu menuturkan bahwa masalah itu sementara berproses di kepolisian.
“Kiranya pihak kepolisian dapat segera mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan yang terjadi. Kita beri kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk masalah ini,” kata Aleg Dapil BMR itu.
(ABL)
