Petasulut.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda, menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah sebagai tiang penyangga dalam pembangunan di tingkat kabupaten.
Sekjen Joune Ganda mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan harus berani berinovasi memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Joune Ganda saat mendampingi Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam dialog bersama Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal beserta jajaran pengurus APKASI dari pelbagai daerah.
Joune Ganda yang juga Bupati Minahasa Utara, menjelaskan bahwa penguatan ruang fiskal daerah dapat dicapai melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal yang terukur, pembenahan iklim investasi, serta optimalisasi sektor-sektor unggulan. Namun, seluruh upaya tersebut harus ditopang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.Pemerintah Pusat & Daerah
”Setiap pemerintah kabupaten perlu mendorong inovasi dalam menggali potensi daerahnya. Kemandirian fiskal akan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi daerah untuk mengeksekusi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Joune di Senayan.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pimpinan DPR RI memberikan sejumlah catatan strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan mutu pelayanan publik. DPR mendorong APKASI agar aktif memetakan tantangan pembangunan di tingkat kabupaten untuk diselaraskan dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan kesiapan organisasi yang dipimpinnya untuk mengawal program-program prioritas pemerintah pusat.
Menurut Bursah, sinergi tiga pilar pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah kabupaten merupakan syarat mutlak agar hasil pembangunan dirasakan merata hingga ke pelosok.
Audiensi ini diharapkan melahirkan rekomendasi nyata untuk memperkuat posisi kabupaten sebagai garda terdepan pelayanan publik, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
