Petasulut.com, SULUT – Komunitas Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat (PPKM), kamis (19/8) siang tadi, menyambangi kantor DPRD Sulut guna menyerukan keluhan serta aduan masyarakat terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.
Keluhan serta aduan yang di sampaikan komunitas PPKM ini diantaranya mengenai kebijakan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), vaksinasi dan berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi NasDem Sulut Nick Adicipta Lomban mengakui dan membenarkan bahwa begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terkait polemik penanganan Covid-19.
“Melihat aspirasi yang ada, saya sebagai Anggota Komisi II DPRD Sulut, penting saya hadir ditempat ini. Saya hadir juga sebagai perwakilan Partai Nasdem karena saya Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulut. Tadi sudah disampaikan permasalahan penanganan Covid-19 memang benar ada. Saya membenarkan betul itu yang terjadi di masyarakat. Tetapi, perlu diketahui bahwa sebagai wakil rakyat kami bekerja di masyarakat,” kata Lomban dihadapan komunitas PPKM.
Semenjak dilantik menjadi Anggota DPRD Sulut, lanjut nick bahwa seluruh dedikasi diberikan guna melaksanakan tugas kedewanan.
“Hampir seluruh yang saya punya diberikan kepada masyarakat, bukan saja pada saat pandemi. Jadi saya percaya, teman-teman yang duduk dari 45 anggota dewan ini pendapatan mereka diberikan untuk masyarakat,” tuturnya.
Lanjut Personip Komisi II DPRD Sulut, terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk melindungi masyarakat.
“Tapi pada kenyataannya proses vaksinasi itu di dapatkan menyusahkan masyarakat. Itu perlu dilakukan evaluasi. Bersama masyarakat menyampaikan itu kepada pemerintah,” lanjut Aleg Dapil Bitung-minut itu.
Lomban juga menyampaikan, begitu banyak keluhan UMKM yang terdampak pandemi. Tapi, hal tersebut juga menjadi konsen Komisi II DPRD Sulut agar nantinya dapat pulih kembali.
“Sehingga kemarin saat penyusunan RPMJD, harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi. APBD-P (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) Perubahan juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, APBD 2022 harus berpihak untuk pemulihan ekonomi.
“APBD 2022 harus berpihak bukan semata-mata kesehatan dan penanggulangan Covid-19 tapi akan didorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, yang turut hadir menerima aspirasi dari komunitas PPKM yakni Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan, Careig Runtu, Hilman Idrus dan Asisten I Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Edison Humiang, Dinas Kesehatan Sulut serta Pihak RS Kandou.
(ABL)
