Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Pembahasan awal terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai. Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut pada Kamis (13/11/2025) itu dipimpin langsung Ketua DPRD, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi jajaran pimpinan dewan dan anggota Badan Anggaran (Banggar). Turut hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut yang dikomandani Plt. Sekretaris Provinsi, Thalis Gallang.
Di awal rapat, Silangen menegaskan fokus pembahasan tahap pertama.
“Kita sepakat, hari ini kita bahas KUA, dan besok berlanjut ke PPAS,” ujarnya.
Plt. Sekprov Thalis Gallang kemudian mendapat kesempatan memaparkan gambaran umum kondisi fiskal dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, ada dua persoalan krusial yang langsung mempengaruhi ruang fiskal daerah.
“Pertama, penurunan signifikan pada dana transfer. Kedua, rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya sektor retribusi,” jelas Gallang.
Ia membeberkan bahwa sejumlah pos pendanaan dari pemerintah pusat dipastikan hilang atau mengalami penurunan drastis.
“Di tahun 2026, kita tidak menerima lagi alokasi DAK fisik. DAU infrastruktur juga dihapus, termasuk DAU untuk gaji PPPK,” paparnya.
Tidak hanya itu, Dana Insentif Fiskal yang masih diterima tahun ini sebesar Rp25 miliar, dipastikan tidak lagi dialokasikan mulai tahun depan. Gallang menambahkan, Dana Alokasi Umum untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga ikut merosot.
“Total penurunan Dana Transfer tahun 2026 mencapai 25,5 persen atau sekitar Rp593,9 miliar,” ungkapnya.
Ia menyebut, DAK juga terpangkas hingga Rp193 miliar. “DAK fisik yang tahun ini Rp223 miliar, tahun 2026 menjadi nol,” tambahnya.
Jika tahun 2025 dana transfer mencapai Rp2,3 triliun, maka di 2026 jumlahnya hanya sekitar Rp1,7 triliun. Meski demikian, Gallang menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap optimis menuntaskan agenda pembangunan yang telah dirumuskan.
Pemprov Sulut, ujarnya, telah menetapkan delapan program prioritas pada tahun 2026, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, hingga pengembangan pariwisata dan investasi daerah.
Adapun dalam rancangan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp3,16 triliun. Sementara belanja daerah dipatok sebesar Rp2,97 triliun. Untuk pembiayaan, penerimaan dicatat Rp20 miliar dan pengeluaran sebesar Rp210,6 miliar.
