Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Utara menggelar aksi damai nasional sebagai bentuk penyampaian sikap terhadap pemberitaan Majalah Tempo, Rabu (15/04/2026), di NasDem Tower Sulut.
Aksi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPW NasDem Sulut, Victor Mailangkay, bersama jajaran pengurus DPW, pengurus DPC kabupaten/kota, serta para relawan FER.
Dalam pernyataan resminya, DPW NasDem Sulut menilai pemberitaan dan visualisasi yang disajikan dalam salah satu edisi Majalah Tempo berpotensi menimbulkan persepsi bias serta mencederai prinsip-prinsip etika jurnalistik.
Meski demikian, NasDem Sulut tetap menegaskan komitmennya dalam menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, mereka juga menyayangkan isi pemberitaan yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi merendahkan martabat Ketua Umum Partai NasDem.
Sebagai bentuk sikap resmi, DPW NasDem Sulut menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Majalah Tempo untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Partai NasDem dan seluruh kader di Indonesia.
Selain itu, NasDem Sulut juga mendesak agar dilakukan klarifikasi serta pelurusan pemberitaan dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.
Tidak hanya itu, DPW NasDem Sulut turut mendorong Dewan Pers untuk melakukan penilaian etik terhadap pemberitaan tersebut guna menjaga integritas dunia pers nasional.
Di sisi lain, mereka juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk mengambil langkah hukum berupa somasi resmi kepada Majalah Tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui aksi damai ini, NasDem Sulut menegaskan komitmennya terhadap supremasi hukum, sekaligus meneguhkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dengan harapan seluruh pihak dapat menyikapi persoalan ini secara bijak serta tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
(ABL)
