Petasulut.com, SULAWESI UTARA Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulawesi Utara Tahun 2026 kembali digelar antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (13/11/2025), di kantor DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Plt Sekretaris Provinsi Sulut sekaligus Ketua TAPD, Tahlis Gallang, membeberkan kondisi fiskal daerah yang semakin ketat akibat pemotongan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Tahlis, situasi ini memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian besar-besaran pada struktur anggaran 2026. Salah satu langkah penghematan paling mencolok adalah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“TPP yang biasanya kita anggarkan 14 bulan, untuk 2026 hanya akan disiapkan 12 bulan. Besarannya masih menunggu evaluasi Kemendagri dan Kemenkeu. Jika nominalnya bertahan, maka tetap 12 bulan; namun kalau besaran TPP harus dikurangi, kami bisa mempertimbangkan kembali menjadi 14 bulan,” jelas Tahlis.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab desakan dari Banggar agar eksekutif melakukan efisiensi dalam berbagai pos pengeluaran.
Tidak hanya TPP, sektor perjalanan dinas juga menjadi sasaran pemangkasan besar.
“Anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2025,” tegas Tahlis.
Banggar DPRD Sulut menilai penjelasan ini penting untuk menggambarkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi penurunan kapasitas fiskal.
(ABL)
