Petasulut.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mencatat capaian signifikan dalam sektor pangan nasional. Dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, terutama pada komoditas beras.
Pencapaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Town Hall Meeting Capaian Kinerja Satu Tahun Pembangunan Pangan bertema “Setahun Bekerja, Pangan Swasembada, Negara Berdaya” yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang sekaligus menjadi rapat koordinasi bidang pangan ini turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI, serta berbagai pemangku kepentingan. Hadir pula Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, SE., MAP., MM., M.Si, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, mewakili Ketua Umum Apkasi.
Dalam paparannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., MM, menegaskan bahwa hingga Oktober 2025 Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,52 juta ton.
“Kalau hingga Desember tidak ada impor, maka tahun 2025 ini kita resmi mencapai swasembada beras. Stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 3,8 juta ton,” ungkap Zulkifli Hasan.
Selain beras, Menko Pangan juga menyebut capaian serupa terjadi pada sejumlah komoditas lain seperti telur dan ikan, menandakan bahwa sektor pangan nasional semakin mandiri.
“Keberhasilan ini hasil kerja keras lintas kementerian dan lembaga yang tergabung di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Saya hanya mengorkestrasi. Karena itu, saya berterima kasih kepada seluruh menteri dan jajarannya,” ujarnya.
Sekjen Apkasi sekaligus Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
“Kami di daerah bangga dengan capaian nasional ini. Apkasi memastikan seluruh bupati akan terus mendukung kebijakan pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Joune.
Sebagai kepala daerah, Joune juga memaparkan langkah konkret yang dilakukan Pemkab Minahasa Utara untuk mendukung program swasembada pangan. Salah satunya melalui program “Mari Jo Ba Kobong”, yaitu gerakan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif.
Selain itu, Pemkab Minut juga terus mendorong pengembangan varietas padi unggulan, gerakan menanam massal bersama TP PKK, serta memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kecamatan dan desa melalui Dinas Pangan.
“Kami di Minahasa Utara terus bersinergi dengan Pemprov Sulut dan pemerintah pusat di bawah koordinasi Menko Pangan. Tujuannya satu — kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” tegas Joune optimistis.
Pemerintah menargetkan capaian swasembada ini menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program strategis lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Pangan akan terus diperluas, termasuk peningkatan kapasitas petani, infrastruktur irigasi, dan digitalisasi distribusi pangan.
Momentum ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan sektor pangan Indonesia menuju negara berdaya dan berdaulat secara pangan.
