Petasulut.com, Jakarta – Isu efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang digulirkan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Apkasi Burzah Zarnubi (Bupati Lahat) bersama Sekretaris Jenderal Apkasi Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara) memimpin rapat internal melalui zoom meeting, Senin (15/9/2025).
Ketua Umum Apkasi Burzah Zarnubi menegaskan, rapat internal ini bertujuan menggali langsung persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Selain itu, rapat juga mengidentifikasi potensi dampak kebijakan efisiensi TKD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten-kabupaten.
“Adapun hasil rapat internal ini akan menjadi catatan dan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan,” ujar Zarnubi.
Sekretaris Jenderal Apkasi Joune Ganda menambahkan, mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat karena keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketergantungan daerah terhadap TKD masih sangat tinggi, sementara APBD mayoritas terserap belanja pegawai. Jika efisiensi TKD diterapkan, dikhawatirkan akan menghambat belanja publik dan pembangunan,” jelas Joune Ganda.
Ia juga menyoroti risiko yang mungkin timbul, seperti terhambatnya pendanaan program prioritas, keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tertundanya pembangunan infrastruktur fisik.
Sebagai tindak lanjut, Apkasi telah melayangkan surat resmi untuk mengajukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspirasi pemerintah daerah dapat tersampaikan serta mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
