Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menggema di Sulawesi Utara. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Cengkeh DPRD Sulut, Selasa (5/5/2026), mulai sore hingga malam hari.
Aksi yang mengusung tema “Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!” ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kehidupan kampus.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan enam tuntutan utama. Di antaranya mendesak penghapusan program MBG serta meminta pertanggungjawaban hukum penyelenggara secara transparan. Mereka juga menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih yang dinilai bermasalah, termasuk dugaan berdiri di atas lahan sengketa.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menuntut kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, terutama guru honorer. Isu represi terhadap civitas akademika juga menjadi perhatian serius, dengan tuntutan penghentian segala bentuk tekanan serta jaminan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.
Selain itu, massa aksi menolak segala bentuk militerisasi kampus serta mendesak institusi pendidikan untuk lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual, dengan memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan sistem penanganan yang transparan.
Aksi yang berlangsung tertib ini akhirnya diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Sulut, yakni Piere Makisanti, Raski Mokodompit, dan Hillary Julia Tuwo.
Dalam kesempatan tersebut, Hillary Tuwo yang menjadi satu-satunya legislator perempuan yang menerima massa aksi menyampaikan memberikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai, terutama dalam momentum Hari Pendidikan Nasional.
“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik. Ini menunjukkan kepedulian terhadap masa depan pendidikan di Sulawesi Utara,” ujar Hillary.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan akan diterima secara resmi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD, termasuk menyampaikannya ke pemerintah pusat.
(ABL)
