Petasulut.com, SULUT – Dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2022 bersama Tim TAPD Pemprov Sulut, senin (18/10) Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban mengusulkan serta mempertanyakan sejumlah keluhan masyarakat.
“Terkait prioritas pembangunan yang ada di kebijakan umum anggaran, bahwa disini ada terkait adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana. Memang yang saya baca di berikan eksekutif bahwa dinas kehutanan terjadi penambahan anggaran (kami DPRD apresiasi) tapi juga terkait BPBD yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa memang bukan terfokus pada bencananya tapi soal mitigasi bencananya. Mungkin ini jadi masukan untuk eksekutif, minimal anggaran di BPBD dipertahankan seperti sebelumnya,” jelasnya.
Ketua Fraksi partai NasDem itu juga menuturkan perihal penguatan UMKM dan industri pengolahan yang ada di dinas Koperasi dan Disperindag.
“Di 2 dinas ini, dibandingkan dengan anggaran yang di tata pada tahun sebelumnya tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jangankan kenaikan, kalau dilihat hanya sama saja. Jika memungkinkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kiranya bisa ditambahkan anggarannya di 2 dinas tersebut. Karena di 2 dinas ini menurut hemat saya akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi,” jelas NAL.
Berikutnya terkait kewajiban pemerintah daerah, Lanjut Nick dalam hal pendidikan dan kesehatan.
“Saya meminta jawaban terkait kewajiban pendidikan yaitu 20 persen. Apakah rancangan KUA PPAS ini dalam hal pagunya sudah sesuai, sudah 20 persen untuk pendidikan. Untuk kesehatan, 10 persen diluar gaji,” tanyanya.
Tak hanya itu, Personil Komisi II DPRD Sulut itu juga menyampaikan bahwa waktu lalu dirinya sudah menyampaikan terkait jalan-jalan produksi di kabupaten/kota terlebih khusus di Bitung dan Minut dan hal itu sudah di dengar oleh Sekprov melalui assisten dan akan diupayakan dalam APBD Induk 2022.
“Dan melihat anggaran yang ada di dinas pertanian ini cukup lumayan, saya berharap bisa terealisasi minimal di beberapa titik, pengembangan di jalan-jalan produksi ini juga dalam rangka mendorong produktifitas petani dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.
Menanggapi itu, Ketua tim TAPD Edwin Silangen mengatakan bahwa pendidikan mandatorinya 31 persen dari 20 persen dan kesehatan 21 persen, jadi ada 11 persen disana.
“Terkait aspirasi yang disampaikan, jalan-jalan produksi nantinya akan disesuaikan setelah tentu berita acara yang akan kita tandatangani dari hasil notulen,” kata Edwin.
(ABL)
