Petasulut.com, NASIONAL – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan pembahasan mengenai reformasi birokrasi ASN. Ada tiga poin yang dibahas LSI yakni pertama korupsi, kedua demokrasi, dan ketiga intoleransi.
Melalui pembahasan itu, LSI pun mengeluarkan atau merilis survei persepsi dan pengalaman PNS atau ASN mengenai reformasi birokrasi.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyebut temuan survei menunjukkan korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama.
“PNS yang menjadi responden survei terbelah antara yang menilai bahwa tingkat korupsi meningkat (34,6%) dan tidak ada perubahan (33,9%). Akan tetapi, lebih banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun (25,4%),” kata Djayadi dalam rilis virtual, Minggu (18/4/2021). Dikutip dari Liputan6.com.
Djayadi menyatakan potensi korupsi PNS atau ASN masih kuat termasuk penyalahgunaan wewenang.
Menurut responden survei, bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kemudian kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan menerima suap.
“Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan, kemudian kedekatan PNS dengan pihak yang memberi uang, dan ada campur tangan politik dari yang lebih berkuasa adalah faktor-faktor yang banyak mempengaruhi PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan,” ungkap Djayadi.
Faktor lain penyebab maraknya korupsi adalah gaji rendah, budaya korup, mendapat uang tambahan, tidak ada ketentuan yang jelas, jarang ada hukuman jika ketahuan, pelaku tidak paham bahwa tindakan dilakukan adalah korupsi, dukungan atasan, persepsi hak PNS, dan takut dikucilkan.
“Dalam hal pengalaman dalam situasi koruptif, terdapat sekitar 3.5% yang pernah menyaksikan sendiri PNS menerima uang/hadiah di luar ketentuan. Sementara 14.6% menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya. Namun, mayoritas menyatakan dirinya dan rekan yang dikenalnya tidak pernah menyaksikan, 77.9%,” tandasnya.
(ABL)
