Petasulut.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat pengelolaan data perpajakan dan pertanahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel).
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, mengatakan pemanfaatan sistem terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah mengambil kebijakan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengelola informasi objek pajak dan pertanahan secara lebih efektif.
“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, pengembangan sistem seperti ini harus terus didorong dan dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan,” ujar Joune Ganda.
Minut Replikasi SISGITA
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Minut akan melakukan replikasi SISGITA, sebuah sistem yang dikembangkan Pemkot Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
SISGITA memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memetakan bidang tanah sekaligus objek pajak secara spasial. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses pemutakhiran, validasi, hingga pengelolaan informasi pertanahan dan perpajakan secara lebih terpadu.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran objek pajak dan bidang tanah secara lebih jelas berdasarkan lokasi serta data spasial yang tersedia.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, pertukaran pengalaman dan pengetahuan antarpemerintah daerah diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ia menjelaskan, SISGITA dirancang untuk membantu pemerintah memperoleh data pertanahan dan perpajakan secara lebih terstruktur melalui pemetaan berbasis geospasial.
Program tersebut juga telah mendapat perhatian dari sejumlah pemerintah daerah. Tercatat sebanyak 58 daerah menyatakan minat untuk melakukan replikasi sistem peta pajak dan pertanahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Dorong Data Pajak Minut Lebih Akurat
Bagi Kabupaten Minahasa Utara, kerja sama tersebut bukan sekadar penerapan teknologi digital. Replikasi SISGITA menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan berbasis data, khususnya dalam pengelolaan informasi perpajakan dan pertanahan.
Joune Ganda berharap penerapan sistem tersebut dapat memperluas manfaat inovasi sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam pemanfaatan teknologi pemerintahan.
“Kerja sama antardaerah seperti ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi inovasi dan pengalaman dalam membangun pemerintahan yang berbasis data,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Minahasa Utara Christian Katuuk yang turut mendampingi Bupati Joune Ganda dalam penandatanganan kerja sama mengatakan, penerapan SISGITA akan membantu Bapenda memiliki data spasial yang lebih akurat dan akuntabel.
Menurut Katuuk, keberadaan data spasial tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas data perpajakan di Kabupaten Minahasa Utara.
“Dengan penerapan aplikasi ini, Bapenda akan memiliki data spasial yang akurat dan akuntabel sehingga data perpajakan akan lebih baik lagi ke depan. Penggunaan aplikasi ini juga akan lebih memaksimalkan pelayanan data perpajakan di Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Katuuk.
Kerja sama Minahasa Utara dan Tangerang Selatan ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Minut dalam memperkuat digitalisasi pemerintahan, integrasi data, serta pengelolaan pajak dan pertanahan berbasis geospasial.
Turut mendampingi Bupati Joune Ganda dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Airmadidi, Richart Runtuwene
