Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dhea Lumenta, meminta Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat cuaca panas berkepanjangan yang mengancam produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan daerah.
Desakan tersebut disampaikan Dhea dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Distanak Sulut di ruang rapat Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/2026). Ia menilai, kondisi cuaca yang berlangsung dalam waktu lama perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu jadwal tanam hingga meningkatkan risiko gagal panen.
Menurut Dhea, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi pasokan komoditas pertanian dan memicu kenaikan harga pangan di pasaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Perlu ada data dari Dinas Pertanian terkait hal ini dan apa solusinya. Tentu dengan adanya panas panjang yang mengakibatkan kekeringan, terjadi masalah di sektor pertanian,” ujar Dhea.
Ia meminta Distanak Sulut melakukan pendataan secara langsung untuk mengidentifikasi wilayah terdampak, jenis tanaman yang mengalami gangguan, serta kebutuhan petani yang harus segera dipenuhi.
Dhea Dorong Percepatan Bantuan Benih untuk Petani
Sebagai langkah penanganan, Dhea mendorong percepatan penyaluran bantuan benih kepada petani, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai dan jagung, serta jenis tanaman lain yang dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan pangan di Sulawesi Utara.
Menurutnya, bantuan benih dapat membantu petani mempertahankan kegiatan produksi maupun kembali melakukan penanaman setelah lahan terdampak kekeringan, tentunya dengan menyesuaikan kondisi lahan dan ketersediaan air.
“Kami meminta supaya ada solusi dari Dinas Pertanian, misalnya dialokasikan secepatnya benih untuk petani menanam seperti cabai, jagung dan benih lainnya, karena ini juga menyangkut ketersediaan pangan kita di daerah,” jelasnya.
Dhea menegaskan, langkah penanganan perlu dirancang secara terukur agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan petani dan mendukung keberlanjutan produksi pertanian daerah.
Pertanyakan Prioritas Anggaran 446 Mesin Pangkas Rumput
Selain menyoroti ancaman kekeringan, Dhea turut memberikan masukan terkait prioritas penggunaan anggaran untuk pengadaan sarana dan alat pertanian oleh Distanak Sulut.
Ia mempertanyakan pengadaan 446 unit mesin pangkas rumput dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Menurutnya, kebutuhan alat tersebut perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan urgensi serta manfaatnya bagi petani di lapangan.
Dhea menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa belanja alat dan mesin pertanian benar-benar sesuai dengan kebutuhan mayoritas petani. Ia juga mengusulkan agar pengadaan alat tanam jagung dan mesin perontok jagung mendapat perhatian lebih besar.
“Apakah mesin pangkas rumput ini sudah yang paling penting? Karena di sini biayanya yang paling tinggi. Mungkin bisa digeser untuk alat tanam jagung atau mesin perontok jagung yang anggarannya itu masih kecil,” ungkapnya.
Baginya, evaluasi terhadap alokasi anggaran merupakan bagian penting untuk memastikan setiap program memberikan manfaat optimal, meningkatkan efisiensi kerja petani, serta mendorong produktivitas pertanian di Sulawesi Utara.
Minta Kejelasan Mekanisme Pengajuan Bantuan Pertanian
Dalam RDP tersebut, Dhea juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengajuan bantuan pertanian, baik melalui kelompok tani maupun secara perseorangan.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini pengajuan bantuan umumnya dilakukan melalui kelompok tani. Namun, setelah memperoleh informasi bahwa bantuan tertentu juga dapat diakses oleh petani perseorangan, ia meminta Distanak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan proposal, serta jenis bantuan yang tersedia.
“Kami bisa menanyakan syarat dalam proposal itu seperti apa, serta bantuan-bantuan seperti apa yang bisa untuk bantuan perseorangan,” katanya.
Menurut Dhea, informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan bantuan akan memudahkan petani dalam mengakses program pemerintah. Dengan demikian, kesempatan memperoleh dukungan sarana produksi dapat menjangkau pihak yang memenuhi ketentuan, baik kelompok tani maupun individu.
Dorong Kebijakan Pertanian yang Tepat Sasaran
Dhea berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam RDP menjadi bahan evaluasi bagi Distanak Sulut, terutama dalam menentukan prioritas program, penyaluran bantuan, dan penggunaan anggaran pertanian.
Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap dampak cuaca ekstrem melalui pendataan yang akurat, bantuan yang sesuai kebutuhan, serta penyediaan sarana pertanian yang mendukung kegiatan produksi.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu petani menghadapi tantangan perubahan kondisi cuaca, menjaga keberlangsungan usaha pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Utara.
Dhea berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan pertanian yang lebih responsif dan tepat sasaran, sehingga kepentingan petani tetap menjadi perhatian utama dalam setiap program pembangunan sektor pertanian.
(ABL)
