Petasulut.com, MINAHASA UTARA – Membangun hubungan harmonis dengan insan pers bukan berarti membatasi ruang kritik. Sebaliknya, kemitraan yang sehat justru harus memberikan ruang bagi kebebasan pers untuk menjalankan fungsi kontrol secara profesional dan independen.
Semangat inilah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune J.E. Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemkab Minut memperkuat komunikasi dan sinergi bersama insan pers melalui diskusi terbuka yang melibatkan puluhan wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di wilayah Tanah Tonsea.
Pertemuan yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo Minut, Styvi Watupongoh, tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan di Tedu Matuari, Kamis (5/11/2026).
Sejumlah hal strategis menjadi pembahasan, terutama mengenai pentingnya menjaga kemitraan yang saling menghargai, keterbukaan informasi, hingga posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang tetap memiliki independensi dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Styvi Watupongoh menegaskan bahwa hubungan baik yang selama ini terbangun antara Pemkab Minut dan insan pers perlu terus dirawat. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.
“Pastinya hal-hal baik yang sudah kita lakukan dalam kemitraan ini harus terus kita jaga. Pers juga memiliki peran dalam menunjang dan mendukung setiap program-program Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Joune Ganda dan Bapak Wakil Bupati Kevin Lotulung,” ujar Watupongoh.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kemitraan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi independensi wartawan. Justru, berbagai masukan dan kritik dari media dinilai penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Watupongoh menyebut, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan energi positif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap masukan, setiap kritikan dari rekan-rekan insan pers menjadi amunisi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip konfirmasi dan *cover both sides* dalam proses jurnalistik. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan bagian mendasar untuk menghasilkan pemberitaan yang berimbang, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Konfirmasi, cover both side, kita ketahui bersama ini fondasi utama dalam menjalankan tugas dari teman-teman wartawan,” imbuhnya.
Diskusi tersebut menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya hubungan profesional antara pemerintah daerah dan media massa.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novly Wowiling, Sekretaris Dinas Kominfo, para kepala bidang, staf Dinas Kominfo, serta puluhan wartawan.
