Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase krusial dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Momentum LKPJ ini, menurutnya, bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama terhadap capaian program pemerintah daerah.
“Ini adalah momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi RKPD berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Realisasi Keuangan Daerah Capai Target Positif
Dalam laporan tersebut, Pemprov Sulut mencatat kinerja keuangan yang solid. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, realisasi mencapai 96,38 persen atau Rp3,65 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada sektor prioritas, terutama pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Konektivitas Jadi Sorotan
Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Di sektor infrastruktur, pemerintah berhasil menghadirkan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau, sebagai wujud pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas SDM, disertai revitalisasi 50 sekolah di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas internasional turut menjadi perhatian. Dibukanya rute penerbangan langsung Manado–Seoul dan Manado–Taipei mempertegas posisi Sulut sebagai gerbang logistik dan destinasi wisata strategis di kawasan timur Indonesia.
Ketahanan Pangan dan Daya Beli Masyarakat Dijaga
Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan padi seluas 2.000 hektare serta menggencarkan program Gerakan Pangan Murah di 190 titik.
Program ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global.
Komitmen Satu Komando dan Integritas Birokrasi
Menghadapi berbagai tantangan fiskal, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap bekerja dengan prinsip satu komando, integritas, dan semangat melayani.
Ia juga mengapresiasi sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, serta Forkopimda yang dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.
(ABL)
