Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stela Runtuwene, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Penetapan Perda Tata Tertib ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisme kerja dan tata kelola kelembagaan DPRD. Regulasi tersebut diharapkan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi anggota dewan dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Sulut, Royke Roring, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan pihak terkait yang telah terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan tersebut.
Menurut Royke, tata tertib memiliki peran penting sebagai pedoman bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Di dalamnya diatur berbagai ketentuan, termasuk mekanisme persetujuan pimpinan DPRD serta mekanisme pelaksanaan tugas dan kegiatan anggota dewan.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Sulut telah menyatakan persetujuan terhadap penetapan Perda Tata Tertib tersebut.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi bentuk kesepahaman bersama dalam membangun aturan internal yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan kedewanan.
“Kami berharap hasil pembahasan pansus dapat diterima dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD dan semua pihak yang memberikan dukungan dalam pembahasan tata tertib DPRD,” pungkas Royke.
Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memperjelas prosedur kerja, menciptakan keseragaman mekanisme pelaksanaan tugas, serta memperkuat tertib administrasi di lingkungan DPRD Sulawesi Utara.
Sebelumnya, pembentukan Pansus Tata Tertib dilakukan untuk membahas penyempurnaan aturan internal DPRD, termasuk menyesuaikan mekanisme kerja kelembagaan dengan perkembangan teknologi dan dinamika regulasi.
(ABL)
