Petasulut.com, SULAWESI UTARA – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berencana melakukan peninjauan langsung ke kawasan pertambangan PT Meares Soputan Mining/PT Tambang Tondano Nusajaya (MSM/TTN) di wilayah Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat, khususnya kelompok nelayan, terhadap keamanan fasilitas penampungan limbah tambang atau dam tailing serta dugaan perubahan hasil tangkapan ikan akibat aktivitas peledakan tambang.
Rencana peninjauan disampaikan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat lingkar tambang dan pihak MSM/TTN di ruang Komisi III DPRD Sulut, Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kelompok Nelayan Sukamaju, Hizbullah Sahibu, menyampaikan kekhawatiran warga terhadap potensi kerusakan dam tailing apabila terjadi gempa bumi.
Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut di kawasan perbukitan perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat khawatir material limbah dapat mengancam keselamatan warga apabila terjadi kegagalan fasilitas.
Selain itu, nelayan juga menyampaikan keluhan mengenai aktivitas blasting yang menurut pengalaman mereka beriringan dengan semakin sulitnya menemukan ikan tongkol atau deho di wilayah tangkap.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Tailing Facility Storage (TSF) Specialist MSM/TTN, Stenly Tolu, memaparkan sejumlah langkah teknis yang diterapkan perusahaan dalam pengelolaan dam tailing.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut telah memperoleh izin dari Kementerian PUPR pada 2023 dan dilengkapi Rencana Tindak Darurat (RTD) sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kondisi darurat.
Stenly mengatakan perusahaan menerapkan standar mitigasi yang mengacu pada ketentuan Indonesia dan Australia. Dalam pengelolaannya, perusahaan juga mendapatkan pendampingan dari konsultan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Untuk memastikan kondisi fasilitas tetap terpantau, perusahaan memasang sistem pemantauan yang memungkinkan pemeriksaan secara berkala, mulai dari harian, mingguan hingga bulanan.
Bahkan, pemantauan dapat dilakukan secara real time untuk mengetahui kondisi lapangan apabila terjadi gempa bumi.
“Hal ini sudah kami sosialisasikan ke berbagai pihak, internal dan eksternal perusahaan,” ujar Stenly.
Mengenai aktivitas peledakan, ia menyebut perusahaan menerapkan ketentuan keselamatan dengan jarak minimal 300 meter dari titik ledakan. Sementara permukiman maupun aktivitas masyarakat terdekat diklaim berada pada jarak lebih dari lima kilometer dari lokasi blasting.
Sementara itu, Environmental Department Head MSM/TTN, Krispani Firmansyah, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan air pada fasilitas dam tailing menggunakan metode siklus tertutup.
Air yang tertampung tidak langsung dibuang, melainkan dikelola kembali untuk dimanfaatkan dalam proses produksi di pabrik.
Krispani juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan mitigasi berdasarkan faktor risiko tertinggi, termasuk prosedur tanggap darurat apabila terjadi kebocoran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Ia menambahkan, berdasarkan pengaturan alur material yang diterapkan perusahaan, apabila terjadi kebocoran dam tailing, material tidak akan langsung mengalir menuju permukiman warga, tetapi diarahkan ke dalam area pertambangan.
Meski telah mendengarkan penjelasan perusahaan, DPRD Sulut tetap memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam RDP.
Fransiscus Silangen menegaskan bahwa peninjauan langsung diperlukan agar DPRD dapat melihat kondisi faktual di lapangan, termasuk fasilitas dam tailing, sistem pengamanan, serta langkah mitigasi yang dijalankan perusahaan.
“Kita akan turun lapangan sehingga bisa melihat seperti apa kondisi di sana,” kata Silangen.
Ia juga mengingatkan agar komunikasi antara perusahaan dan masyarakat terus dijaga sehingga setiap persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.
RDP tersebut dipimpin Fransiscus Silangen, didampingi Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos serta anggota Komisi III Tony Supit, Roy O Roring, dan Haslinda Rotinsulu.
Dari pihak perusahaan, turut hadir perwakilan External Relations MSM/TTN, Marly Gumalag dan Donna Keles.
Melalui peninjauan lapangan yang direncanakan, DPRD Sulut diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai penerapan standar keamanan dam tailing, kesiapan tanggap darurat, serta persoalan lingkungan dan perikanan yang menjadi perhatian masyarakat Likupang.
(ABL)
