Petasulut.com, SULUT – Kurang lebih sudah setengah periode duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut, namun komitmen awal yakni transparansi kinerja dan anggaran terus ditunjukan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) ditengah-tengah masyarakat.
Wakil rakyat dapil Minut-Bitung dari partai Solidaritas Indonesia itu memang tampil sangat berbeda dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Walaupun PSI diperiode ini hanya mampu melahirkan 1 kursi di DPRD Sulut, yakni yang sementara diduduki MJP, namun perjuangannya sampai detik ini membuat puluhan hingga ratusan ribu masyarakat tersenyum.
Di awal tahun 2022 ini, MJP kembali memberikan laporan bulanan hasil kinerjanya di hadapan publik Nyiur Melambai.
Laporan tersebut dishare di berbagai media sosial, Kamis (10/2). Ini bukan kali pertama MJP melakukannya. Sejak dilantik menjadi anggota dewan, dirinya terus menyampaikan laporan secara konsisten. Baik secara harian maupun bulanan, sebagai bentuk keterbukaan selaku anggota dewan kepada masyarakat.
“Ijinkan saya melaporkan dan mempertanggungjawabkan Kerja Bulan Januari 2022 sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan memberkati kita semua,” ungkap MJP dalam laporan tersebut.
Isi laporan tersebut, diperlihatkan rentetan kegiatan MJP sebagai wakil rakyat sepanjang bulan Januari 2022. Mulai dari menerima aspirasi masyarakat, mengadakan rapat-rapat kedewanan, turun lapangan dan kunjungan kerja hingga berbagai giat lainnya yang kesemuanya disampaikan secara terbuka.
Adapun beberapa kegiatan di awal tahun 2022 diantaranya yakni menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulut ke Direktorat Sekolah
Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. Turun lapangan ke kabupaten kota mengunjungi SMK Prima Sejahtera Kotamobagu dalam rangka monitoring Pekerjaan Pembangunan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler 2021. Ibadah rutin anggota dewan.
Selanjutnya, MJP melaksanakan kegiatan sosialisasi perda (sosper) terkait Perda Sulut Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Perda Sulut Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. MJP pula melaporkan anggaran yang digunakan setiap pelaksanaan sosper yang sebelumnya sudah dipublish sebagai laporan harian melalui akun media sosialnya. Seperti sebelum-sebelumnya, secara terang-terangan kepada publik, MJP juga kerap mengembalikan sisa anggaran pelaksanaan kegiatan baik reses maupun sosper yang tak terpakai.
Dirinya mengatakan, cara kerja seperti ini adalah pilihannya. Ia mengakui, setiap anggota dewan tentu memiliki modelnya masing-masing dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Pola kerja seperti ini menurutnya, untuk memenuhi apa yang secara umum diinginkan masyarakat atas kinerja seorang anggota dewan.
“Masyarakat tentu ingin tahu apa yang dilakukan wakil rakyat yang telah dipilihnya. Ketika masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya anggota dewan lakukan, maka kerja transparan perlu dibuat. Itu dengan memberikan laporan setiap kegiatan kita, sampai dengan penggunaan anggaran DPRD Sulut dalam kegiatan yang dibuat Seperti reses, sosper atau kegiatan serupa,” ungkap MJP.
(ABL)
